Sebagai negara maritim yang dikelilingi oleh laut, keberadaan kapal sebagai sarana transportasi air sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan Indonesia. Karenanya Pemerintah berupaya mamajukan dan mengembangkan armada niaga nasional. Tentunya, untuk mewujudkan harapan itu diperlukan partisipasi tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari perusahaan pelayaran nasional. Dalam menjalankan usaha dibidang perkapalan, khususnya bagi Perusahaan Pelayaran, sangat diperlukan suatu armada berupa kapal sebagai aset usahanya. Namun dengan adanya krisis ekonomi dan keterbatasan dana, keinginan untuk memiliki dan menguasai suatu kapal dirasakan menjadi suatu hal yang sangat sulit. Keberadaan Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di Indonesia sejak tahun 1974, khususnya yang membiayai pengadaan kapal laut, dirasakan membawa angin segar dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi eksistensi perusahaan pelayaran nasional. Lembaga pembiayaan leasing kapal di Indonesia kehadirannya dipelopori oleh PT.(Persero) PANN MULTI FINANCE, yang merupakan badan usaha milik negara. Perusahaan pembiayaan ini menyalurkan dana dengan cara membiayai pengadaan barang modal dalam berbagai macam bentuk, namun sehubungan dengan judul tesis ini hanya menitik beratkan pada barang modal berupa kapal laut atas permintaan Perusahaan Pelayaran selaku nasabahnya. Dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan ini menyediakan empat macam produk pembiayaan berupa:finance, lease, Operating Lease, Sale and Lease Back dan purchase on Installment. Dari keempat macam produk tersebut, hanya produk Purchase on Installment/ POI (secara harfiah dapat diartikan sebagai pembelian dengan mengangsur) saja yang dapat membebani barang modalnya berupa kapal laut dengan jaminan kebendaan hipotek. Hal itu dikarenakan, telah terjadi transfer of title (perpindahan hak) atas kapal dari PT.PANN selaku Penjual kepada Perusahaan Pelayaran selaku Pembeli, sejak penandatangan Perjanjian Belt Angsur Kapal yang diikuti dengan penyerahan dalam bentuk perbuatan batik nama oleh dan dihadapan Pejabat Pencatat dan Pendaftar Baliknama Kapal. Sejak saat itu secara yuridis Pembeli menjadi Pemilik dari kapal tersebut.