Indonesia di era Orde Baru mengalami pengekangan dari pemerintah otoriter. Pers Indonesia yang hidup di dalamnya mengalami pengendalian ketat pada segi politik, dan mendapat perlakuan bail( secara ekonomi. Keadaan itu melahirkan pers yang berdaya secara ekonomi namun menurun secara politik.Krisis ekonomi dan gerakan perlawanan yang dipelopori mahasiswa meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Seraya Indonesia memasuki masa transisi yang tidak pasti. Nilai-nilai lama telah runtuh dan kehilangan basis moralnya akan tetapi tatanan baru belum terbentuk. Dalam keadaan demikian pers Indonesia beroperasi dan menjalankan praktek jumalismenya. Pemerintah pasca-Orde Baru menghadirkan sistem politik multipartai dan meliberalisasi kehidupan pers dengan melikuidasi Departemen Penerangan, organ pemerintah pengendali pers. Pers kini merasakan iklim yang longgar yang menumbuhkan harapan.Pers hidup tidak dalam vacum, perubahan sosial akan akan mempengaruhinya, sebaliknya pens akan mempengaruhi Iingkungan sosialnya. Berdasarkan tat-Ai konstruksi sosial tentang realitas, studi ini melihat gejala itu dengan meneliti berita talon gubernur dalam masa pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2003 pada Pikiran Rakyat, yang pada masa Orde Baru dikenal pro Golkar, dan Metro Bandung, yang baru terbit pascagerakan reformasi yang diperkirakan pro PDI-P karena Grup Kompas sebagai pemilik secara historis terkait dengan PDI-P.Teori konstruksi sosial tentang realitas dari Berger dan Luckmann, yang telah disesuaikan untuk meneliti isi media sebagai realitas simbolik oleh Adoni dan Manna, dioperasionalkan menggunakan analisis framing untuk melihat proses konstruksi berita sebagai isi media.Hasi l studi ini memperlihatkan ada perbedaan pembingkaian (framing) pada kedua stoat kabar mengenai realitas politik (talon gubernur). Bagi Pikiran Rakyat talon gubernur dibingkai sebagai masalah kedaerahan. Bingkai ini terlihat dari mengemukanya isu-isu mengenai rekrutmen calon pemimpin hares dan putra daerah (Sunda), serta kriteria pemimpin (calon gubernur) yang mengenal dan dikenal di Jawa Barat.Sedangkan pads Metro Bandung, realitas politik (calon gubernur) dibingkai sebagai calon pemimpin yang hares memilila etika politik. Bingkai ini terlihat mengedepan pads pemberitaan isu-isu mengenai kasus dana kaveling (dugaan korupsi oleh anggota DPRD dan pejabat Pemda Jawa Barat), penggunaan taktik politik yang tidak etis, serta isu politik uang.Strategi framing media dalam meliput realitas calon gubernur tersebut terkait dengan aspek internal dan eksternal media. Pada Pikiran rakyat bingkai kedaerahan yang dikembangkan bukan semata ekspresi simbolik dari etnisitas melainkan berjalin dengan kepentingan ekonomi untuk meraih dan mempertahankan posisinya sebagai market leader di Jawa Barat, yang memosisikan dirinya sebagai bacaan utama orang Sunda, penduduk mayoritas di Jawa Barat yang senantiasa mengklaim paling tabu Jawa Barat.Strategi pembingkaian (framing) Metro Bandung dalam berita ealon gubernur diwarnai oleh keberadaanya sebagai pendatang baru di pasar pers Jawa Barat yang berusaha agar diterima sebagai bahan bacaan lain untuk orang Jawa Barat dengan slogan the Real Local Paper, Metro Bandung tampak lebih tajam dalam mengungkapkan berita-berita mengenai pelangaran etika politik oleh calon gubemur, beda dengan Pikiran Rakyat yang cenderung lebih santun. Posisinya sebagai surat kabar yang ingin senantiasa menyaj ikan informasi yang mikro kepada pembaca menyebabkan Metro Bandung tampak labih tajam atau keras dari Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat yang lebih santun.Metro Bandung tidak mengidentifikasi diri dengan isu kedaerahan untuk diferensi dengan pesaing, karena Maim kedaerahan akan tampak tidak genuine baginya karena Metro Bandung dimiliki oleh bukan orang Jawa Barat. Keadaan demikian disebabkan pula oleh keberadaan "jaringan" berita oleh Persda yang dimiliki induk usaha, sehingga Metro Bandung lebih menasionai. Dugaan kedua surat kabar akan mengabdi kepentingan partai terkait asal talon gubernur tidak terlihat kuat, karena pada kedua surat kabar hadir berita-berita yang dapat menguntungkan atau merugikan kedua kandidat.Pikiran Rakyat memperlihatkan diri sebagai lembaga yang sedang rnelepaskan diri darikungkungan politik ke wujud lembaga bisnis pers profesional yang nonpartisan. Sedangkan Metro Bandung sejak awal memahami dirinya sebagai lembaga yang berniat menjalankan bisnis pers yang bennotif mencari keuntungan dari pasar pers Jawa Barat.Kekosongan sementara kekuasaan negara mengendalikan pers terlihat dari kedua surat kabar yang diteliti. Dalam praktek wacana pembuatan berita terlihat peran kapital semakin meningkat dan cukup mewarnai isi pemberitaan dan personalia pengelolanya yang ikut mengontruksi realitas yang dimediakan.