ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu Surat Keputusan, ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan berpijak pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam praktiknya muncul berbagai kendala yang dihadapi, demikian cukup banyak faktor yang menopang (budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong) bagi pemberdayaan lembaga upaya administratif pada masa mendatang, selain itu patut pula disimak perkembangan lembaga sejenis di beberapa negara (Belanda, Australia, Jepang) yang juga mengembangkannya sebagai salah satu model alternative dispute resolution.