Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Peran Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)(Studi Kasus di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi). Penelitian ini dianggap penting mengingat salah satu perubahan mendasar pada era reformasi ini adalah pendelegasian wewenang pembiayaan daerah dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pembiayaan pembangunan daerah kepada pemerintah daerah. PBB merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan daerah Jambi. PBB diwajibkan kepada setiap warga masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan. Walaupun PBB merupakan Pajak pusat, akan tetapi kewenangan pengelolaan PBB diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pembagian hasil PBB akan dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan daerah dengan pembagian 90% dan 10%.Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB ini mengharuskan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan cara untuk mencapai target PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat pemerintah kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka Pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Karla Pemerntah Kelurahan, melimpahkan wewenang pengelolaan PBB kepada pemerintah kelurahan.Dalam pencapaian target PBB di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang, ditetapkan suatu cara dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Camat Jambi Timur beserta seluruh Lurah yang berada di wilayah Kecamatan Jambi Timur. Dalam hal ini Lurah berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dikarenakan pelaksanaan kebijakan yang sarna, akan tetapi terdapat hasil serta pencapaian target yang berbeda antara Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan diperoleh melalui proses wawancara dengan informan, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri dari Lurah , Staf Kelurahan, Tokoh Masyarakat (Ketua RT) serta masyarakat yang berasal dari dua Kelurahan yaitu Sulanjana dan Kasang. Dan hasil penelitan diketahui bahwa peran yang dilaksanakan oleh Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB antara lain dengan melakukan pembinaan aparat pemenntah kelurahan, mengadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat (Ketua RT), mensosialisasikan tentang PBB kepada masyarakat, memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sampai dengan pembenan sanksi kepada masyarakat yang menunggak PBB. Adapun faktor pendukung di Kelurahan Sulanjana adalah pemahaman masyarakat tentang PBB, kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat (Ketua RT), faktor kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Lurah Sulanjana yaitu sebagai pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakatnya, seta sumber daya manusia yaitu aparat kelurahan. Sedangkan faktor pendukung yang ditemui di Kelurahan Kasang yaitu adanya kerjasama yang baik antara Lurah dengan tokoh masyarakat (Ketua RT). Sedangkan faktor yang menghambat peran Iurah dalam penyelenggaraan pemungutan PBB di Kelurahan Sulanjana adalah administrasi PBB yang masih kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di Kelurahan Kasang adalah administrasi P88 yang kurang memadai, kepemimpinan Iurah yang mulai berkurang motivasinya dalam menjalankan kepemimpinannya, seta kurangnya sumber daya manusia atau aparat kelurahan di Kelurahan Kasang. Pelaksanaan peran di 2 (dua) kelurahan ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam hal memotivasl aparat, sosialisasi kepada masyarakat, kepemimpinan dan Lurah, seta beberapa faktor pendukung dan penghambat yang berbeda dan dua kelurahan tersebut. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya pencapaian target PBB yang berbeda di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang.Adapun saran yang dikemukakan dalam basis ini adalah pertama kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama antara Camat Jambi Timur dan Lurah yang berada di Kecamatan Jambi Timur agar dibukukan dan dibuat petunjuk operasionalnya secara teknis, kedua penambahan jumlah aparat Kelurahan Kasang agar pembagian tugas di Kelurahan dapat berjalan seimbang dengan jumlah aparat yang tersedia, keliga agar pemerintah Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang melakukan pembaharuan data PBB dengan melaksanakan pendataan ulang terhadap objek dan subjek pajak di kelurahan masing-masing mengingat harga tanah yang berubah sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target PBB.