Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkPengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkan upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental.an upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental.