Administrasi pulblik tidak hanya menyediakan palayanan bagi masyarakat, namun juga melakukan pengaturan terhadap masyarakat sebagai konsekwensi dari kenyataan bahwa penyediaan pelayanan bagi anggota masyarakat akan membatasi sebagaian masyarakat yang lainnya. Sehingga, penyediaan pelayanan dan pengaturan masyarakat dalam administrasi public harus saling terkait. Pajak Negara untuk membiayai pengeluarn-pengeluaran bagi kepentingan penyelenggaraan administrasi public tersebut dimana dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Dengan demikian, pajak sebagi bagian dari administrasi public mutlak memiliki dasar peraturan perundangan pula.
Penelitian ini mensinyalir adanya sejumlah peraturan di bidang perpajakan yang tidak selaras, baik dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun hierarki perundang-undangan. Jika sinyalemen ini terbukti, peraturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada wajib pajak dan aparat pelaksana administrasi pajak di lapangan. Ketidakselarasan antar peraturan perpajakan dapat menurunkan tingkat dalam pemungutan pajak, yang pada gilirannya akan membuka potensi bagi terdistorsinya fungsi dan peran penting pajak bagi pembangunan. Kondisi ini sangat berbahaya karena dalam keadaan peraturan yang serba pasti sekalipun, masih dimungkinkan timbulnya penyimpangan dalam tataran pelaksanaan, apalagi manakala penyimpangan itu sudah timbul pada tataran peraturannya.
Penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis keselarasan antar peraturan perundangan di bidang perpajakan melalui pendekatan hukum dalam administrasi publik. Faktor-faktor yang memungkinkan menimbulkan adanya ketidakselarasan tersebut, kemungkinan dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang mungkin diterapkan merupakan hal-hal yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam penelitan ini.
Berdasarkan analisis terhadap tiga peraturan di bidang perpajakan, yang diperkaya dengan pendapat para informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa peraturan perpajakan paling yang menjadi objek penelitian tidak tiga terbukti telah menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau tidak memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Terhadap ketiga peraturan yang terbukti tidak sesuai dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, pemerintah disarankan untuk mencabut atau merevisi peraturan tersebut.
