Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak bertugas memberikan sosialisasi, konsultasi, mengamati, mengawasi, meneliti dan bila perlu melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Ternyata banyak Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, tidak atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak, hal ini menyebabkan utang pajak yang menjadi tunggakan meningkat dari tahun ke tahun.
Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan, yaitu ingin mengetahui sejauh mana kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak dikaitkan dengan asas Convenience of Payment.
Pertanyaan penelitian yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan jawabannya dalam tesis ini adalah : apakah kebijakan penerbitan surat ketetapan pajak telah memperhatikan hak-hak Wajib Pajak dan sesuai dengan asas Convenience of payment ? Kerangka teori yang dipakai adalah teori yang terkait kebijakan publik dan teori perpajakan. Dalam teori kebijakan publik dijelaskan mulai dari definisi kebijakan, proses kebijakan, kebijakan publik yang efektif dan teori evaluasi kebijakan. Teori perpajakan yang dibahas adalah pengertian pajak, asas pemungutan pajak, asas convenience of payment, teknik pemungutan pajak, sistem perpajakan, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, utang pajak, ketetapan pajak, sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe atau jenis penelitian deskripsi.
Metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dan wawancara, dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif data dengan menerapkan illustrative method. Hasil analisa penelitian berupa temuan penting yang didapat adalah :
- Perubahan mendasar kebijakan penerbitan ketetapan pajak sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
- Hal yang masih kontroversial adalah kebijakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Banyak kalangan menilai kebijakan ini menyalahi prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat mempengaruhi pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia.
- Agar Wajib Pajak lebih memiliki ability to pay, diperlukan kebijakan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak terlalu lama setelah berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak, hal ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan pemeriksaan tahun berjalan dan penerbitan STP Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN segera setelah berakhirnya masa pajak.
- Jangka waktu / Jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak adalah 1 bulan dan terhadap Wajib Pajak usaha kecil dan di daerah tertentu dapat diperpanjang menjadi 2 bulan, dan dapat berubah jika Direktur Jenderal Pajak memberikan persetujuan mengangsur dan menunda pembayaran hingga paling lama 12 bulan terhadap WP yang sedang kesulitan likuiditas. - Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding, jangka waktu pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- Hak-hak Wajib Pajak lainnya yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak adalah dengan adanya kebijakan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Selain itu juga dimungkinkan WP mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur.
Kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil penelitian ini adalah Hak-hak Wajib Pajak lebih diperhatikan karena ada pergeseran hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam sistem self assessment di UU KUP yang baru. Hak-hak Wajib Pajak yang juga dihargai oleh UU KUP adalah dengan adanya kebijakan jangka waktu pembayaran yang dapat diangsur, mengajukan pengurangan, pembatalan, keberatan, banding terhadap ketetapan pajak, bahkan di UU KUP baru ada penambahan hak Wajib Pajak yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur. Kebijakan penerbitan ketetapan pajak secara umum sudah memenuhi asas convenience of payment dan ciri-ciri asas tersebut ada di dalam kebijakan penerbitan ketetapan pajak. Ada kebijakan yang belum memenuhi asas convenience of payment yang cukup memberatkan Wajib Pajak yaitu penerapan sanksi administrasi yang tinggi jika permohonan keberatan atau banding ditolak dan kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi. Agar kebijakan penerbitan ketetapan pajak dapat berjalan dengan baik, perlu diimbangi dengan implementasi kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang secara aktif memperhatikan dan memberikan hak-hak Wajib Pajak sesuai UU KUP. Tindakan pemberian sanksi administrasi diterapkan dengan maksud agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat, bukan dalam rangka menambah penerimaan negara. Akan lebih baik dan adil jika sanksi yang dikenai terhadap Wajib Pajak yang ditolak permohonan keberatan atau banding adalah sebatas sanksi berupa bunga yang dihitung dari time value of money atas tertundanya penerimaan pajak bagi negara. Lebih baik jika kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan dapat ditinjau ulang karena selain memberatkan Wajib Pajak, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor menanamkan modalnya di Indonesia.
In the self-assessment system, Taxpayers are obliged to calculate, settle and report their own tax liabilities in accordance with tax regulation. The Tax Authority is assigned to provide socialization consultation, to observe, supervise, study and if necessary to conduct an audit or investigation to check the level of compliance of the tax payers in fulfilling their tax obligation by issuing Tax Assessments. In fact, many issued Tax Assessments were not or not yet paid by Taxpayers; this matter causes payable tax to become an increasing arrears from year to year.
This research emphasizes on evaluation of policy; that is to find out how far is the issuance policy of tax assessment carried out by the The Tax Authority in the context of enhancing the obedience of paying Tax Assessment related to the principles of Convenience of Payment.
Question on research that need to get answers in this thesis is does the issuance policy of Tax Assessment have paid attention to the rights of Taxpayers and in accordance with the principles of Convenience of Payment? The frame of theory used is the theory related to the public policy and theory on taxation. In the theory of public policy, it explains from the definition of policy, process of policy, effective public policy and theory on policy evaluation. The theories on taxation discussed are the understanding of tax, the principles of tax collection, the principles of convenience of payment, methods of tax collection, taxation system, Taxpayers and Tax Guarantors, tax payable, tax assessment, and administration sanctions. The method of research used is the approach on qualitative research with description-type or kind of research.
The method of research used in data collection shall use library study and interview, and then conducting data qualitative analysis by implementing illustrative method. The results obtained on research analysis in form of important findings are:
- The basic change of issuance policy of tax assessment since the validity of Law Number 28 Year 2007 on Third Amendment on Law Number 6 Year 1983 on General Provisions and Taxation Procedures (KUP) is the shift of obligation to pay tax until the issuance of verdict fixed in nature (executorial). Taxpayer (WP)
- The controversial matter is still the issuance policy of Tax Collection Letter (STP) for fail-to-produce Taxable Entrepreneur (PKP) and has been given refund of Input Tax. Many parties assess this policy infringes the principles of Value Added Tax (PPN) and may influence the entrepreneurs who want to invest in Indonesia.
- In order that the Taxpayers have more ability to pay, it is necessary to have a policy on short period of issuance of Tax Assessment after the expiration of Tax Period or Part of Tax Year. This may be performed by the audit policy of the current year and issuance of STP Income Tax (PPh) and PPN immediately after the expiration of Tax Period.
- The period / maturity of settlement of Tax Assessment shall be 1 month and for small-business Taxpayers and in certain regions may be extended to 2 months, and may be changed if the Director General of Taxation grants his approval to pay in installments and postpone the payment until 12 months at maximum for Taxpayers (WP) who is having difficulty in liquidity.
- If the Taxpayers file objections or appeals, the period of settlement of deferred Tax Assessment up to 1 month as from the date of issuance of Decisions on Objections or Decisions on Appeals.
- Other rights of the Taxpayers related to the issuance of Tax Assessment shall be by the presence of reduction policy, cancellation of incorrect tax assessment. In addition, it is also possible that WP files claims against the issuance of tax assessment performed not in accordance with the procedures.
The conclusion that can be made as result of this research is the Rights of Taxpayers shall be highlighted because of the presence of shift of rights and obligations of Taxpayers in self-assessment system in the new UU KUP. The Rights of Taxpayers are also appreciated by UU KUP by the presence of policy on period of payment in installments, filing for reduction, cancellation, objections, appeals against tax assessment; even in the new UU KUP, there is an addition to the rights of Taxpayers that is the capability to file claim against the issuance of tax assessment with incorrect procedures. The Issuance policy of tax assessment in general has complied with the principles of convenience of payment and the characteristics of such principles are included in the issuance policy of tax assessment. Yet, there are policies that have not complied with the principles of convenience of payment that aggravate Taxpayers, the implementation of high administration sanctions if the application for objections or appeals is rejected and the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP. In order that the issuance policy of tax assessment may work well, it is necessary to balance it with the implementation of issuance policy of tax assessment that is actively supervising and providing rights of Taxpayers according to UU KUP. The awarding of administration sanctions is implemented aiming to increase the obedience of Taxpayers, not in the context of increasing state revenues. It will be better and fair if the sanction imposed to Taxpayers whose application for objections or appeals is rejected is only a sanction in form of interest calculated from time value of money on the postponement tax revenue for the state. It will be better if the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP and has been given refund of Input Tax is re-evaluated because it aggravates the Taxpayers. This policy may also influence the decision of investors to invest their capitals in Indonesia.
