Salah satu pokok permasalahan yang sering muncul dalam proses keberatan dan banding adalah mengenai koreksi "Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham". Dalam proses keberatan, penelaah keberatan selalu menggunakan dasar yang sama dengan pemeriksa dalam hal mempertahankan koreksi, yaitu menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ. 312/1992 tanggal 15 Juli 1992. Namun dalam putusan banding di pengadilan pajak, majelis hakim hampir selalu memenangkan wajib pajak sebagai pemohon banding atas permasalahan ini dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini sangat memberatkan Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengembalikan pokok pajak yang telah disetor ketika mengajukan banding beserta imbalan bunganya kepada wajib pajak. Apabila hal ini terus berlarut-larut maka dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan yang telah dikumpulkan oleh DJP dengan susah payah hanya karena untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak sebagai Pemohon Banding. Selain itu, dasar koreksi yang digunakan untuk permasalahan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham didasarkan hanya atas "Surat Direktur Jenderal Pajak" yang sesungguhnya tidak dikenal dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut sering diabaikan oleh hakim pengadilan pajak dalam tingkat banding atau selalu mengalahkan koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang didasarkan atas Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut. Permasalahan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua wajib pajak diputus dengan surat yang seharusnya hanya digunakan untuk hal-hal khusus yang tidak mengikat wajib pajak secara keseluruhan, baik di tingkat keberatan maupun di tingkat banding.
Tesis ini mencoba menganalisa sengketa pinjaman tanpa bunga dalam proses keberatan maupun banding yang sengketanya didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham dengan menggunakan putusan-putusan banding terkait untuk diketahui sebab-sebab timbulnya perbedaan antara keputusan keberatan dan putusan banding. Selain itu, akan ditelaah lebih mendalam relevansi penggunaan "surat" sebagai dasar hukum pengambilan keputusan baik di tingkat keberatan maupun banding dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
One of the problems that often rise in the objection process and appeal is about "Non-Interest Bearing Loan" matter. When the objection process is held, the objection reviewers always apply the same base of correction with the tax auditors in order to shield the tax correction by using the Directorate General of Taxes (DGT) Letter No. S-165/PJ.312/1992 dated July, 15 1992. On the other hand, in the appeals process at the tax court, the judges often win the tax payers for this dispute for many reasons. Absolutely, this reality give more burden to the DGT that should have to return the advanced payment from the taxpayers when they applying the case to the court plus the interest 2% for each month. The more this situation happens, the more the DGT will suffer because it will decrease the tax revenue significantly that previously collected with extra efforts just to pay back the interest to the tax payers. Besides that, the correction base used for "Non-Interest Bearing Loan" matter is only underlied to the "DGT Letter" that actually is not known in the sequence of Indonesian law. In the practices, the applying of the DGT Letter is frequently rejected by the judges in the tax court. The common problems for all tax payers are decided with the letter that should only be used for particular problems.that not obligate the tax payers at all, not only in the objection level but also in the appeal level.
This thesis attempts to analyze the "Non-Interest Bearing Loan" dispute in the objection and appeal process that based on the Directorate General of Taxes (DGT) Letter No. S-165/PJ.312/1992 dated July, 15 1992 about Non-Interest Bearing Loan from Shareholders by using the decrees from the tax court for related disputes in order to discover the causes of the differences between the objection decree and the appeal decree. Moreover, this thesis will also evaluate about the relevance of using the "DGT Letter" to make decision in the objection and appeal level completed with the interviews with other related party.
