Upaya Pemerintah didalam memfasilitasi para pelaku usaha perdagangan internasional mengakselerasi arus informasi dan arus barang ekspor dan impor diwujudkan dengan dilaksanakannya program National Single Window, yang merupakan mata rantai dari program ASEAN Single Window. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window yang ditetapkan pada tanggal 26 Pebruari 2008, maka Penerapan National Single Window mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi di seluruh instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai Regulator, Fasilitator, dan Revenue Collector, termasuk para pelaku usaha perdagangan internasional itu sendiri.Peran Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagai operator sistem National Single Window akan turut memberikan kontribusi keberhasilan program, dan pentarifan atas penggunaan sistem National Single Window diperlukan agar secara bisnis memiliki nilai kelayakan bagi operator tanpa mengesampingkan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional terkait dengan peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pertumbuhan dokumen ekspor dan impor diprediksi dengan bantuan Software SPSS, dan analisa keuangan dihitung dengan bantuan Software Microsoft Excel menghasilkan NPV sebesar Rp. 83,37 milyar, IRR sebesar 437,9% dan masa pengembalian selama 1 tahun 3 bulan, sehingga disimpulkan bahwa bisnis operator National Single Window memiliki nilai kelayakan.

---

Government effort to facilitate international traders by accelerating import and export flow of information and flow of goods takes place through National Single Window program, which links to ASEAN Single Window program. Through Presidential Degree of Republic of Indonesia Number 10, 2008 regarding Electronic System Utilization for Indonesia National Single Window that endorsed on February 26, 2008 the National Single Window implementation guide the use of information technology and telecommunication by all government agency; that act as regulator, facilitator and revenue collector; and by international traders.Telecommunication services provider role as the system operator for National Single Window will bring contribution to program accomplishment. Hence charging on National Single Window system usage is needed so the system will had a business value for the operator without disregarding government regulation in running the government and national development in connection to State Revenue of Non Tax (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP). Export and import documents growth are predicted using SPSS Software, and financial analysis calculation using Microsoft Excel Software, show that NPV Rp. 83.37 billion, IRR 437.9%, and pay back period 1 year and 3 months, so the National Single Window operator business is feasible.