Pengaturan atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terdapat adanya dualisme. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria Berlaku, terjadi unifikasi untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dilaksanakan pendaftaran tanah khususnya untuk tanah bekas hak Indonesia yang berstatus bekas hak milik adat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat secara sporadik di wilayah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang sering dijumpai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Sesuai atau tidak pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat secara sporadik yang telah dilakukan dengan peraturan tentang pendaftaran tanah, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat secara sporadik tersebut merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada pembenahan sarana administrasi di bidang pertanahan, khususnya yang berada di tingkat Kelurahan untuk dapat menunjang kelancaran proses pendaftaran tanah. Di samping itu, perlu adanya koordinasi yang baik di antara instansi yang terkait dalam pendaftaran tanah yaitu Kepala Desa, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Petugas Pendaftaran Tanah. Selain itu juga harus ada peningkatan pelayanan yang baik kepada pemohon. Serta diperlukan juga penyuluhan dari Kelurahan ke Kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini adalah untuk lebih memasyarakatkan pembuatan sertifikat tanah kepada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang.