Perkembangan persaingan perdagangan internasional telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam inovasi. Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana bagi mereka untuk melangkahkan diri mereka menjadi yang terdepan dalam inovasi dengan know-how teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-cara barn sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Dalam rangka pemasaran tersebut lahir sebuah hak ekskusif yang bemama paten. Dengan semakin berkembangnya tingkat teknologi, lahir hak yang bernama paten sederhana. Ketika sebuah penemuan diperoleh dengan cara yang merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak paten sederhana, maka pelanggaran tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, walaupun pada dasarnya sengketa paten sederhana di selesaikan oleh Pengadilan Niaga. Tesis ini khusus membahas peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana paten. Permasalahan ini menarik untuk dibahas karena selama ini kita mengetahui bahwa segala sengketa yang terkait dengan HKI khususnya paten sederhana menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga bukan kewenangan dan Pengadilan Negeri. Bab pertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan model operasional penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan perlindungan hukum paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yang dimulai dan sejarah perlindungan paten sederhana, syarat-syarat perlindungan paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan kedudukan hukum pemegang paten sederhana menurut UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berisi kewenangan Pengadilan Negeri, ketentuan pidana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan pengecualian ketentuan pidana di bidang paten. Selanjutnya di bab keempat akan diuraikan objek dari paten sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanmdo Tamamulia dan PT Truno Bravo Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. Terakhir pada bab kelima, akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.