UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris di ikatan notaris indonesia dan di luar ikatan notaris indonesia

Siti Setia Annisah; Roesnastiti Prayitno, supervisor (Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan antara lain pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang hams ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa Organisasi Notaris bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pasal 82 UUJN mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08. 10 tahun 2004. Sampai saat ini belum terwujud satu wadah Organisasi Notaris, karena masih ada beberapa Organisasi Notaris diluar INI. Hal tersebut menjadi hambatan bagi INI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi diluar INI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan metode penelitian lapangan, dengan alat pengumpul datanya adalah melalui wawancara terstruktur dengan para narasumber yang memberikan informasi yang diperlukan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak menemukan hambatan karena berjalan sesuai dengan ketentuan UUJN. Tetapi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI mempunyai hambatan, karena INI tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Jalan keluar untuk hambatan tersebut dapat dilakukan dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas saran dan pendapat dari INI. MPP dapat menerapkan pasal 17 huruf i UUJN terhadap kasus yang menyangkut perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau Kepatutan.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T24719
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2008
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : vii, 62 pages : 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T24719 15-23-97574946 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 117054
Cover