Perselingkuhan, yang merupakan suatu hubungan antara suami/isteri dengan orang ketiga dalam perkawinan, merupakan suatu ancaman besar perkawinan. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan pada umumnya akan menimbulkan percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangga, hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak menjadi masalah bila suami dan isteri sama-sama ingin bercerai. Dalam hal perceraian ini diajukan oleh pasangan yang berselingkuh, apakah pasangan tersebut dapat menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagai alasan cerai, dan bila si suami/isteri ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana hukum melindungi suami/isteri tersebut. Selain itu kehadiran orang ketiga seringkali menyebabkan keselamatan harta bersama menjadi terancam, karena biasanya ada bagian harta bersama yang teralihkan kepada orang ketiga. Lembaga sita marital merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelamatkan harta bersama. Tetapi apakah lembaga sita marital dapat menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penulisan ini didapatkanlah kesimpulan bahwa SEMA No. 3 Tahun 1981 dapat melindungi suami/isteri dari gugatan cerai pasangannya yang berselingkuh, akan tetapi dengan tidak diikutinya oleh hakim ketentuan-ketentuan SEMA tersebut, menjadikan suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya menjadi tidak terlindungi lagi, sehingga Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dapat digunakan oleh pasangan yang berselingkuh sebagai alasan cerai. Dengan ditingkatkannya SEMA No. 3 Tahun 1981 menjadi peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, diharapkan ketentuanketentuan SEMA tersebut menjadi wajib diikuti oleh hakim. Dan agar lembaga sita marital dapat digunakan untuk menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga, diperlukan suatu pembuktian bahwa harta orang ketiga tersebut berasal dari harta bersama.

---

Adultery, which is a sexual unfaithful relationship between a married man or woman and another woman or man in the marriage, will become a big disaster of their marriage. In general, the presence of the other person either man or woman in the marriage will cause continuous conflicts in the family, which is at the end, one of them will propose a divorcement appeal according to Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975, that between husband and wife who keep having conflicts and quarrels and there will be no hope to be harmonious in their own marriage. This will be no problem when each of them will divorce. In the case that the divorcement proposed by the adulterer or adulteress, can he or she use Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 as a reason to divorce, and when the husband or wife will keep their marriage up, how will the law protect them? Besides that, the presence of the other man or woman often causes the safety of their matrimonial joint property and wealth are threatened, because it's usually some of their matrimonial joint property and wealth are shifted or change positioned to the other man or woman. The objective of the marital confiscation institution is to secure the matrimonial joint property and wealth. But the problem is if the marital confiscation institution can safe or secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman.

By using the standard norm law research method which make a research in primary law material and secondary law material, which is in this process of writing, concluded that SEMA Nr. 3 Year 1981 can protect husband or wife from the adulteress or adulterer's divorcement suit, but if the judge is not accordance with the SEMA, the husband or wife who will keep their marriage up will be not more under protection, with the result that Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 can be used by the adulterer or adulteress as a reason to get divorce. By promoting the SEMA Nr. 3 Year 1981 as a higher level regulation, hopes that the stipulations stated in the SEMA have to be submissive and followed by the judge. In order that the marital confiscation institution is used and proposed to safe and to secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman, it needs evidence that the property and wealth owned by the other man or woman are originated or provided from the matrimonial joint property and wealth.