Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan perceraian? Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan diwilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan.

---

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law

No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored

because the registration of marriage is merely considered as an administrative

process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both

normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as

abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered

toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage

if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is

normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage

registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the

theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed

marriage which was not registered in the registration institution especially to the

status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the

state; the children from such marriage are only considered as only having a

relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage

Law),and the wife and children borne do not have the right to ask for financial

support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should

one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed

abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian

positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision

to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and

paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two

separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding

other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which

is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a

uniformity on the procedure of marriage registration.