UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis kurdi: studi kasus setelah perjanjian serves tahun 1920

Ully Nuzulian; Muhammad Luthfi Zuhdi, supervisor (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres tahun 1920 banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentukb pengungkapan diri bagi kaum Kurdi maupun etnis minoritas lain direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Sebelum tahun 1991, bahasa Kurdi dianggap ilegal. Hingga tahun 1999 masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi, misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari; lima hari seminggu. Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi sejak tahun 1984. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kasus yang ditunjang oleh data dokumen, rekaman fisik dan wawancara yang terkait dengan masalah penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis data berbentuk analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk menyelesaikan masalahnya dengan etnis Kurdi baik melalui jalan damai maupun kekerasan. Perubahan konstelasi politik dalam negeri Turki ternyata mempengaruhi kebijakan terhadap etnis Kurdi.

Most of the Turkish government policies toward the Kurds after the Treaty of Sevres in 1920, were adopted from Europe. The consequences of these policies, the Kurds and other minorities in Turkey are oppressed. The Kurds do not have the rights for being active in politic, no adequate access to education, and information. Before 1991, Kurdish language was considered illegal. Up until 1999 the Kurds cannot aired their radio for more than 1 hour in five days a week. The conflicts between the Turkish government and the Kurds happened since 1984. The Turkish government policies towards the Kurds, is caused by the strategic geographic position and the natural wealth of Kurdistan. Especially its natural resources such as water and oil, which is very important for Turkey. The methods used for this research is a study case methods with qualitative research. All the data used for this research came from documents, physica records, and interviews. Data analysis methods for this research are qualitative analysis and interactive model. From the data obtained, it can be seen every efforts that had been done by the Turkish government in order to deal with the Kurdish situations, both by the use of force and through negotiations. The changing political situation in Turkey also influenced the Turkish government policy toward the Kurds.

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T 24320
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xix, 151 hlm. ; il., 29 cm.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T 24320 15-19-764927671 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 117140
Cover