Laporan hasil penelitian ini tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan pasca gempa dan gelombang tsunami Jawa Tengah yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah-langkah yang diambil KPK daim penanganan kasus tersebut di mulai dari di terimanya laporan dugaan tindak pidana korupsi hingga penyidikan. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan system atau mekanisme kerja KPK dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang mana kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain. Metode penelitian mi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengumpulkan informasi ataupun gambaran tentang objek yang di teliti, kemudian dengan wawancara seth kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari hasil BAP kepada tersangka, maupun saksi yang telah di dimintai keterangannya oleh penyidik KPK yang mana dari hasil tersebut terbukti negara telah di rugikan sebesar Rp 7.299.610.709,50 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan koma lima puluh rupiah). Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya penyimpangan yang di lakukan oleh saudara HP dan saudari ME dalam jabatannya selaku kepala dinas dan penjabat pembuat komitmen dalam penggunaan APBN-P 2006. dengan menggunakan jabatannya, saudara HP dan ME telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan bebas korupsi.