Berawal pada rasa keprihatinan terhadap korupsi yang merupakan permasalahan bangsa, peneliti melakukan penelitian dengan tema tentang penanganan Polri di bidang korupsi. Penelitian ini berfokuskan pada pola penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya ( selanjutnya disebut Satuan Tipikor) dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kejahatan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami proses penanganan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dan keterkaitannya dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor itu sendiri, sehingga dapat menemukan pola yang baik, tepat dan profesional. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berguna bagi kemajuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia agar dapat melaksanakan amanat rakyat menegakkan hukum bidang korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan sifat penelitian ini adalah exploratif yaitu lebih menggali dan mendalami suatu proses serta mengungkap berbagai keunikan-keunikan baik pada tataran individu, kelompok maupun organisasi secara menyeluruh, rinci dan mendalam, sehingga akan terlihat pola-pola yang saling berkaitan pada satuan-satuan gejalanya. Hasil temuan penelitian dapat penulis sampaikan secara ringkas bahwa Satuan Tipikor Polda Metro Jaya belum optimal dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Banyak hambatan-hambatan yang ditemukan baik dari segi kondisi organisasi yang meliputi jumlah personel, latar belakang pendidikan, pengalaman penyidikan, belum adanya petunjuk teknis penyidikan dari Mabes Polri, sarana prasarana, anggaran maupun kondisi eksternal seperti lamanya menunggu hasil audit investigatif dan perhitungan keuangan negara, sering terjadi bolak balik perkara, lamanya menunggu ijin buka dan blokir rekening seseorang, dan beberapa kendala lainnya yang telah ditemukan dalam penelitian ini yang berakibat pada minimnya kuantitas penanganan perkaranya. Akibat lainnya tentunya berkaitan dengan masih rendahnya kualitas penanganan perkaranya itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Satuan Tipikor masih belum optimal melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang korupsi dan rekomendasi yang dapat disajikan yaitu agar struktur organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya lebih dioptimalkan kembali dengan beberapa langkah diantaranya dengan mengajukan proposal kepada Mabes Polri agar segera menerbitkan peraturan teknis untuk menghindarkan kegamangan para penyidik dan anggota-anggotanya, penyidik agar selalu mengikuti perkembangan terkini modus operandi kejahatan korupsi yang terjadi, selalu melaksanakan analisis penerapan hukum, pembaharuan kondisi organisasi Satuan tipikor yang dapat bersaing melawan pelaku-pelaku korupsi, dan perlunya kebijakan dari pimpinan Polri yang mencerminkan pada penegakkan hukum bidang korupsi.