Kapal sebagai armada angkutan perairan di Indonesia, saat singgah di pelabuhan secara rutin menghasilkan limbah operasional antara lain berupa campuran minyak kotor yang termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Semakin meningkat jumlah kapal yang datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, maka semakin besar beban pencemaran limbah minyak yang diterima pelabuhan. Untuk melindungi kualitas perairan, maka semua limbah B3 yang dihasilkan dari operasional kapal dilarang dibuang ke perairan secara langsung, dan pihak pelabuhan mempunyai kewajiban untuk mengelola limbah dan menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal (reception facilities). Beban pencemaran limbah minyak ini jika tidak ditunjang oleh pemanfaatan reception facilities pelabuhan secara maksimal akan mengakibatkan pencemaran di perairan pelabuhan. Demikian pula yang terjadi di perairan Pelabuhan Tanjung Priok, secara visual tampak adanya lapisan minyak di beberapa titik perairan pelabuhan.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa status perairan Pelabuhan Tanjung Priok dalam kondisi tercemar berat, dengan nilai STORET berkisar antara -26 sampai -64 di 12 (dua belas) titik pantau yang ditetapkan. Jumlah kunjungan kapal ke pelabuhan meningkat rata-rata sebesar 5,8 persen per tahun dan berkontribusi terhadap buruknya mutu perairan melalui beban pencemaran minyak dari kapal yang sebenarnya sebesar 12,976 ton per bulan. Sementara itu, pemanfaatan RF untuk menangani beban pencemaran minyak dari kapal belum maksimal,dengan tingkat ketersediaan sarana RF sebesar 62,5 persen dari kebutuhan ideal, SDM 82,5 persen dan volume limbah minyak dari kapal yang tertangani sebesar 4,1 persen. Kualitas perairan pelabuhan dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah kunjungan kapal dan pemanfaatan RF sebesar 0,660 (R²), artinya sebesar 66,0 persen kualitas perairan pelabuhan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan kapal dan pemanfaatan RF, sementara 34,0 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya. Pihak pelabuhan harus melakukan pembenahan dan perbaikan RF mencakup kapasitas RF, administrasi/dokumentasi limbah B3, kualitas staf operator RF, sistem prosedur dan tanggap darurat. Pihak Pelabuhan Tanjung Priok merespon dengan baik kebijakan RF diantaranya melakukan pengurusan legalitas (izin) usaha pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 dan perbaikan terbatas sarana RF. Saran kepada pihak pelabuhan adalah segera melakukan pembenahan dan perbaikan RF sesuai hasil klarifikasi teknis dari Tim Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup secara keseluruhan.
Ship as a means of the transportation of territorial water in Indonesia, when halting-place in port routinely yield operational waste for example in the form of dirty oil mixture which the including waste of poisonous and dangerous materials. Progressively mount the amount of incoming ships to Port of Tanjung Priok, hence ever greater of burden contamination of accepted oil waste in port. To protect the quality of territorial water, hence all wastes yielded of ship operational prohibited to be to be thrown to territorial water directly, and port authority have obligation to manage waste and provide reception facilities. Burden contamination of this oil waste is otherwise supported by exploiting of port facilities reception maximally will result contamination in territorial water of port. That way also that happened in territorial water of Port of Tanjung Priok, visually see the existence of oil coat in some points territorial water of port.
Result of research indicate that status territorial water of Port of Tanjung Priok impure in a condition weight, with value of STORET range from -26 until -64 in 12 (twelve) locations the specified. Amount of ship visits to port mount mean equal to 5,8% per year and have contribution to to obsolence quality of territorial water through burden contamination of oil of ship which in fact equal to 12,976 ton per month or 408,16 kg per day. Meanwhile, exploiting of RF to handle burden contamination of oil of ship not yet maximal, with storey; level of[is availibility of medium of RF equal to 62,5% of ideal requirement, operator staff 82,5% and oil waste volume of ship handled equal to 4,1%. Quality of territorial water of port influenced by isn't it by ship visits amount and exploiting of RF equal to 0,660 (R²), it means equal to 66,0% of is quality of territorial water of port influenced by ship visits amount and exploiting of RF, whereas 34,0% of the rest influenced by other environmental factor. Port authority have to correction and repair of RF include; cover capacities of RF, administration/waste documentation, quality of operator staff of RF, procedure system and listen carefully emergency. Good respon of Port authority of Tanjung Priok of policy of RF among others management of legality of is effort gathering and depository of waste and limited repair of equipments of RF. Suggestion to port authority is immediately correction and repair of RF according to technical clarification result of Team Verification Ministry of Environment as a whole.
