Tesis ini menjelask:an kebijakan luar negeri Australia terhadap 43 pemohonsuaka politik asal Papua, Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akanmencakup pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia,kebijakan Australia terhadap permohonan suaka politik. Tujuan yang ingin dicapai daripenelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Australia mengabulkan permohonansuaka politik warga Papua, dalam hal ini Australia memberikan visa perlindungansementara selama tiga tahun (Temporary Protection Visa) dan setelah habis masaberlakunya bisa ditinjau kembali.Tesis ini diawali dengan menjelaskan kondisi ekstemal dan internal yangmelatarbelakangi perumusan kebijakan luar negeri Australia, pasang suru1nyahubungan Indonesia-Australia, latar belakang 43 warga Papua mengajukanpermohonan suaka ke Australia serta kebijakan Australia terhadap pennohonan suakapolitik.Dalam menjelaskan kebijakan Australia terhadap 43 pemohon suaka politik asalPapua, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh• Rosenau, Holsti, dan Lentner bagaimana perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu. negara, hak asasi man usia Mansyur Effendi, dimana Australia menganggap adanyai pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan konsep kepentingan nasional dariI Morgenthau, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional sangat penting dalamusaha- usaha untuk menggambarkan. meramalkan suatu perilaku internasional. Penulisjuga memakai konsep suaka untuk memberi penjelasan lebih jauh tentang definisisuaka serya hukum permohonan dan pemberian suaka dan diplomasi bilateral danpreventive.Dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dimanamenjawab pertanyaan mengapa Australia menetapkan kebijakan terhadap Indonesiauntuk mengabulkan pennohonan suaka politik 42 warga Papua. Data yang digunakanadalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti bukumajalah, surat kabar, jurnal, dokumen website dan sebagainya. Teknik pengumpulat~data yang digunakan adalah data deduktif, dimana menganalisa data-data yang bersifatumum, kemudian baru dikategorikan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan Australia menetapkankebijakan untuk mengabulkan permohonan suaka politik warga Papua, Indonesiaadalah faktor ekstemal dan internal yang mendasari perumusan kebijakan luarn~geri~~a, faktor intemalnya adalah des:UCa~ elemen masyarakat Australia Yangdiwakih oleh partai Hijau, faktor kepemtmpman Howard yang kurang bersahabatdengan negara-negara Asia, menjaga popularitas, sementara faktor eksternalnya adalahupaya untuk menegakkan hak asasi manusia, dan adanya d~gan ~on~es AS untukmengabulkan pennohonan suaka warga Papua tersebut. D1sampmg Itu Australimengemukakan alasan mengabulkan pennohonan suaka p~litik tersebut ~dalah sesu~dengan apa yang tertera dalam peraturan-peraturan naswn~l maupun ~ntemasionaimengenai suaka ataupun pengungsi: hukum nasional Au~trah~, Konvens1 PBB tahun1951 t.entang pengungsi dan Protokol 1967, D~klarasi Umve~sal Hak~Hak AsasiManusta. Australia menyatakan dalam rangka menjalankan kepent~gan n~siOnalnyauntuk berperan serta menjadi masyarakat intemasional yang h~k yakm. melindungimasyar~at. yang hak asasinya terabaikan. Hubungan Indonesm-Australra memanaspasca dtbenkannnya suaka untuk 42 warga Papua:Perum~san sebuah kebijakan Iuar negeri suatu ~egara di~asari oleh faktor~k~emal dan mtemal dan dalam rangka memenuhi kepentmgan nasronalnya. Australimgrn bell?eran aktif dalam mewujudkan perdamaian d~n.ia dengan cara bias memban~menga~s1 masalah-masalah intemasional, dalam hal mt upa~~ peneg~an hak asasimanus~a. Australia beranggapan bahwa 42 warga Papua rm terabrukan hak asa .manust~ya. Desakan dari elemen masyarakat Austra1ia dan sikap perdana mente~Austral~a John Howard yang tidak bersahabat dengan negara-negara Asia danpopulantas kepemimpinannya mulai menurun, mendorong Australia untt kmengabulkan permohonan suaka politik 42 warga Papua, Indon

---

This research describes Australia's foreign policy over 43 asylum seekers from

Papua, Indonesia. It covers Australia's foreign policy over Indonesia and over asylum

seekers. It aims to know Australia's reasons in granting their political asylum request,

in this case Australia decided to grant the temporary protection visa valid for 3 years

and after 3 years it can be reviewed.

This research starts describing the external and internal condition serving as the

background of Australia' foreign policy, the up and down of the relationship between

Indonesia and Australia, 43 Papuan's reason in proposing the asylum, and Australia's

foreign policy over it.

In describing the Australia's policy over 43 Papuans, the writer uses Rosenau,

Holsti and Lentner's theories of foreign policy , Mansyur Effendi's human rights.

Australia suspects that Indonesia ignored the Papuans' human rights. It is also used

Morgenthau' concept of national interest, it is very important in predicting, describing

the international action. Australia wants to be a good international citizen, take part in

solving international problems such as human rights ignorance. It also used the concept

of asylum to explain further about the definition of asylum and the law or requesting

and granting such asylum. Also it is used the theories of Watson and Roy's Diplomacy.

The writer uses the explanative research method to answer why or what reason

Australia granted Papuans' asylum. The writer uses the secondary data from books,

magazines, newspapers, journals, documents, and websites. The technique of collecting

data is deductive data, analyzing general data, then categorized them into special ones.

The result of the research shows Australia's reasons in granting the 42 Papuan's

asylum are the internal and external factors as the background of its policy. The

internal factors are the press from the Australia society, the prime minister John

Howard's leadership that are not friendly to Asia, lack of popularity, meanwhile the

external ones are human rights protection, press from USA congress. Australia

assumed that it decided to grant the asylum request based on its national law, international law, 1951 convention, and 1967 protocol about the refugee, human right

universal declaration. In fulfilling its national interest Australia wants to be a good

international citizen in protecting people from human rights abuse. Australia's foreign

policy of granting the Papuans' asylum spoiled its relation with Indonesia.

The formulation of foreign policy is based upon the internal and external factor

in meeting the national interest. Australia wants to take part in making peacefulness in

the world by solving the international issues, such as human rights abuse. Australia

considered that 42 Papuan had their human rights abused. Besides that there was press

from the Australians and the prime minister, John Howard's unfriendly with Asia, Jack

of popularity. These caused Australia grant the Papuans'asylum.