Consultative Group for Indonesia (CGI) merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia). CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), CGI telah memberikan kucuran dana atau pledge bagi pemerintah Indonesia untuk menutup Financing budget, Seperti halnya dengan International Monetery Fund (IMF), selama ini Indonesia memerlukan CGI untuk memperoleh utang yang akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran (APBN). CGI dalam kebijakan pemberian utang luar negeri (ULN), selalu menyertai dengan kondisionalitas penerapan agenda konsensus Washington. Penerapan kebijakan ini, yakni pemberian resep berupa persyaratan dan penkondisian tersebut tercantum dalam paket Structural Adjusment Program (SAP).
Dalam SAP sangat memiliki kepentingan terhadap pelaksanan Konsensus Washington sebagai bentuk perluasan kapitalisme, baik melaui Lembaga Keuangan Internasional, maupun konsorsium pemberi utang para negara kreditor seperti CGI, yang memberikan persyaratan sebagai bagian dari persetujuan pinjaman kepada Indonesi. Utang diberikan asal Indonesia mau memenuhi syarat-syrat yang diajukan konstituen CGI. Hal ini membuat CGI menjadi suatu komunitas berkekuatan ?utang? untuk secara bersamasama membuat tekanan ekonomi dan politik. Privatisasi, liberalisasi, dan disiplin fiskal merupakan pilar utama untuk mendukung terlaksananya fungsi konsensus Washington. Penelitian dilakukan dengan mengunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini mencermati dinamika hubungan CGI dan Pemerintahan RI, baik secara struktural dan instrumen-instrumen yang terkait dalam keberlangsungan CGI di Indonesia secara ekplanatif. Penelitian ini mengindentifikasi dan mengelaborasi mengenai adanya kepentingan ideologis yang diterapkan melaui forum CGI melaui kondisionalitas nya, ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri serta keterkaitan aktor-aktor eksternal maupun internal yang melatari penerapan kebijakan konsensus Washington di Indonesia pada periode pasca reformasi, pada periode tahun 2000-2007.
Berdasar penelitian yang dihasilkan, menunjukkan keberadaan:Pertama; Keberadaan CGI sebagai aid coordinator, yang didominasi lembaga keuangan intrnasional yakni Bank Dunia, ADB dan IMF serta negara kreditor seperi Jepang, Amerika dan Jerman, lebih cenderung digunakan sebagai wadah pertemuan yang mengakomodir kepentingan para kreditor yang tergabung dalam CGI. Kedua ULN yang sangat sarat dengan kondisionalitas berupa SAP, merupkan penetrasi dan pintu masuk bagi angota CGI terhadap Indonesia melakasanakan paket kebijakan neoliberal, yakni Washington Consensus, yang tiada lain penguasaan dan bentuk hegemoni negara kreditor terhadap Indonesia. Ketiga, Ketergantungan Indonesia terhadap ULN, bukanlah sesuatu yang alamiah, tapi diciptakan dan dikondisikan secara eksternal dan internal. Ketergantungan ini melahirkan hegemoni dan sebuah konstruksi sinergis antara para kolaborator penganut pemikiran liberal di Indonesia bersama kekuatan konsorsium kreditor internasional yang tergabung dalam CGI.
Consultative Group for Indonesia (CGI) is a consortiums of countries and bilateral and multilateral creditors established in 1992 as replace the IGGI (Inter- Governmental Group on Indonesia). CGI membership is made up of 30 bilateral and multilateral creditors, including the World Bank, the Asian Development Bank, the International Monetary Fund. The CGI providing loans and/or pledge for the Indonesian government to cover its financing budget. The same as International Monetary Fund (IMF), Indonesia needed CGI to obtain debt that used to cover state budget deficits. CGI on their debt foreign policies make Washington Consensus give prescriptions in form of requirements and conditionalities that covered in the package Structural Adjustment Program (SAP).
The SAP have a vested interest toward the implementation of Washington Consensus as form of extending of capitalism, both by international financial institutions and consortium of creditors such as CGI, that gives conditionalities as part of loan agreement to Indonesia. The Debt will be given whereas Indonesia want to fulfill all requirements proposed by CGI members. This make CGI become powerful community that can make economic-political pressure. Privatization, liberalization, and fiscal discipline are main pillars to sustain the implementing function of Washington Consensus. The research used qualitative approach.
This research focus on dynamics relation between CGI and Indonesian government, boths structuraly and linked instruments in existing CGI in Indonesia. The research is to identify and elaborate about there is ideological interest through CGI forum in its conditionalities, the dependent of Indonesia to the foreign debt, and also linkage external and internal actors that be based of implementing of Washington Consensus policies in Indonesia after reformation movement period, mainly in 2000-2007, this research more explanative.
Based on research result, shown that, first, the existing of CGI as aid coordinator, that dominated by international finansial institutions, such s World Bank, ADB, and IMF and creditor countires like Japan, US, and Germany, tend to make the forum as meeting forum that accomodate the interest of the creditors joined in CGI. Second, external debt that full of conditionalities in form of SAP, actually is penetration and open door for CGI members to force Indonesia implementing neoliberal policy package or Washington Consensus. Third, the dependet of Indonesia to foreign debts is not natural actually, but it is created or conditioning externally and internally. This dependent born hegemonic and a synergic constructive among collaborators liberals thinker supporters in indonesi and international creditors joined in CGI.
