Meningkatnya foreign investment merupakan salah satu dampak dari sebuah proses yang kemudian dikenal sebagai globalization. Dengan berbagai motif dan alasan, banyak perusahaan multinasional dan transnasional melakukan penanaman modal secara langsung di luar negeri (Foreign Direct Investment). Hal tersebut yang kemudian membuat banyak negara di dunia saling bersaing untuk menarik Foreign Direct Investment. Salah satu cara yang paling penting yang dilakukan negara-negara tersebut adalah dengan menawarkan insentif di bidang perpajakan (tax haven country), sesuai dengan pendapat Hines, kebijakan pajak sangat mempengaruhi volume FDI.
Kebijakan-kebijakan tertentu di bidang perpajakan pada suatu negara terkadang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh Perusahaan Modal Asing untuk menghindari pajak yaitu dengan skema seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC). Oleh karena itu diperlukan peraturan anti penghindaran pajak (anti avoidance rules). Penghindaran pajak (anti avoidance rules) dapat diminimalisir dengan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga ketentuan yang ada relevan dengan kondisi saat ini, dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi DJP maupun Wajib Pajak.
Pokok Permasalahan dalam tesis ini , pertama adalah kebijakan ini berkaitan dengan investasi Wajib Pajak Dalam Negeri di luar negeri yang selalu meningkat dalam dua tahun terakhir, kedua penerapan CFC Rules di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1994, namun sampai dengan tahun 2008 ini, belum pernah dilakukan perbaikan. Ketentuan CFC Rules yang ada sekarang sangat memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam rangka menganalisis pokok masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: (i) Apakah perbedaan antara CFC Rules di Inggris yang lama dan baru dibandingkan dengan CFC Rules di Indonesia? (ii) Apakah ketentuan CFC Rules di Indonesia masih relevan dengan kondisi saat ini ? (iii) Apakah ketentuan CFC Rules di Indonesia sudah memenuhi kepastian hukum ?
Menjawab rumusan pertanyaan di atas, penelitian dilakukan dengan cara analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu dilakukan juga pendalaman studi kasus dengan satu lokus yaitu dengan membandingkan kasus Cadbury Schweppes yang terjadi di Inggris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini.
Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa CFC Rules yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Inggris. CFC Rules di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan praktik perdagangan yang semakin canggih. Diketahui juga bahwa CFC Rules yang ada saat ini belum menjamin kepastian hukum terhadap subjek pajak.
The increase of foreign investment constitutes one of the impacts from a process known as globalization. With any motives and reasons, many multinational dan transnational companies carry out Foreign Direct Investment. This is, because many countries in the world competes each other to attract Foreign Direct Investment. One of the most important this carried out by those countries is to offer incentives in tax (tax haven country), in accordance with Hines opinion, that tax policy significantly influences volume of FDI.
Certain policies in tax in a country are, sometimes, utilized by taxpayers to avoid tax. In international tax context, there are any schemes are usually used by Foreign Investment Companies to avoid tax, those are by transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, and controlled foreign corporation (CFC). Therefore, anti avoidance rules are needed. Anti avoidance rules can minimize by always following development happened, accordingly the existing stipulations is relevant with current conditions, and can give good law certainty for Directorate General of Taxes and Taxpayers.
The main problems in this thesis are; first, this policy is related to domestic taxpayer investment abroad always increase in two last years; second, the implementation of CFC Rules in Indonesia has been started since 1994, but up to 2008, there is no improvement. The current stipulations of CFC rules possibly cause Taxpayers carry out tax avoidance. In order to analyze those problems, the following questions are formulated; (i) What is the difference between old and new CFC Rules in England than CFC Rules in Indonesia? (ii) Are stipulations of CFC Rules in Indonesia still relevant to the current conditions? (iii) Have stipulations of CFC Rules in Indonesia fulfilled law certainty?
In order to respond those above mentioned questions, the research is done by qualitative data analysis with descriptive research type where data is described in the kind of information and theories gotten from library study. In addition, intensive case study is carried out in single site locus, which is to compare Cadbury Schweppes case happen in England. Data source in this research is primary data gotten from interview result and secondary data gotten from literatures, books, documents, and research journals which have correlation with this research theme.
From this research, it can be concluded that valid CFC Rules in Indonesia is different with that of England. CFC Rules in Indonesia have not been relevant with the development of more modern trade practices. It is known that current CFC Rules do not yet ensure law certainty to tax subject.
