Tesis ini membahas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang merupakan salah satu penjabaran dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan menggunakan data sekunder dengan metode yuridis-normatif. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/I6/PBI/2006, TLN 4642 dimana dalam Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini mewajibkan pemilik saham pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendirikan bank holding company. Pemilihan salah satu opsi menimbulkan benturan dengan undang- undang tentang Perseroan Terbalas dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan diharapkan memperkuat industri perbankan nasional serta menjadi jawaban atas banyaknya pemilik saham pengendali yang memanfaatkan posisinya untuk berbuat yang merugikan kondisi perbankan nasional.

---

This Thesis discuss about single presence policy which implemented from the Indonesian banking architecture. The written of this Thesis using secondary data with the normatif -yuridis method. The single presence policy that issued by Bank of Indonesia in the form of The regulation Bank of Indonesia Number 8/ 16/PBI/2006, TLN 4642 that obligated the ultimate shareholder which become ultimate in two different bank should pick an option, whether to divest, merger consolidation or make a holding company. The choice of an option is not unfit with the company law and the law of monopoly. This policy expected to stronger the banking industry and became the answer for many ultimate shareholder that misuse the ultimate position and make loss the national banking industry.