UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan lelang dalam usaha pemberantasan kolusi yang terjadi di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Yogyakarta) = Jurisdiction review towards execution of auction in order to eradication of collusion in what already occurred at State treasury and auction agency (study case at state treasury and auction agency of Yogyakarta)

Imelda Sotia Browo; F.X. Sutardjo, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Aloysius Yanis Dhaniarto, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)

 Abstrak

Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yang mempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil. Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi dan lelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebut terjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yang menjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dan cara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercela lainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuan lelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusi yang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti Harga Limit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinya kolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menciptakan harga yang optimal.

Auction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers by which forming competitive price, based on transparency, accountability, efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is not always easily performed in accordance with auction principle, especially in auction execution and non execution with obligatory, state-owned property. These things occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling price because of the seiler are not directly owner, but institution / related officer and direct offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such as occurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta sought other methods as break through in auction stipulation of direct offer in order to minimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX, and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds in preventing collusion among irresponsible auction participants and can optimal price may be created.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T25874
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : 81 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T25874 15-23-45656641 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 121880
Cover