Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris, dimana nantinya setiap pendiri akan mengambil bagian atas saham pada perseroan terbatas yang bersangkutan untuk disetorkan. Namun, pada prakteknya, terdapat keadaan dimana persyaratan pendirian tersebut tidak terpenuhi, sehingga melahirkan suatu tindakan penunjukan nama orang lain untuk menjadi pemegang saham yang “hanya tercatat” (nominee) dalam perseroan terbatas tersebut disertai dengan membuat suatu Perjanjian Pengikatan Saham baik secara bawah tangan atau dengan akta notaris. Berlandaskan adanya asas kebebasan berkontrak, maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk mengatur nama yang tercatat dalam anggaran dasar Perseroan bukan pemilik sebenarnya dari saham-saham tersebut dan untuk melindungi pihak yang sebenarnya memiliki atas sejumlah modal atau saham dalam perseroan terbatas itu (true owner) Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah apakah Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum dan menguntungkan para pihak yang membuatnya serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini menguraikan secara lebih mendalam adanya Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat para pihak dengan akta Notaris jika ditinjau dari ketentuan yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, hukum perjanjian dan peraturan jabatan notaris. Dari penulisan ini diketahui bahwa walaupun asas kebebasan berkontrak merupakan landasan yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian, namun dalam implementasinya asas ini tetap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perseroan terbatas.
The Law of Indonesian Limited Liability Company Number 40 Year 2007 stipulates that in order to establish a limited liability company, it has to be founded by 2 (two) or more person by virtue of notary deed, which each founder will subscribe for shares in that company. However, in the implementation there might be condition that the required condition cannot be fulfilled on which leads to an action to appoint someone else name to become the registered owner in the said company supported by making a shares binding agreement either in priyately drawn-up deed or in notarial deed. Based on freedom of contract principle, the purpose and intention of the said agreement is to arrange that the registered shareholder is not the true owner of the shares and also to protect the party who is the real owner of the certain amount of Capital or shares in the company (the “true owner” itself). Hereinafter, the issues that been brought up in this thesis are whether the agreement has any legal enforceability and gives benefit to the parties who make the agreement and also the legal impact which will incur regarding to it. By using juridical normative method, this thesis deeply elaborates the shares binding agreement in notarial deed according to the prevailing laws and regulations of limited liability company, contract law, and regulation of the duty of notary. In the conclusion, from this research known that even though the freedom of contract principle is the important ground in enacting an agreement, but on the other hand, the implementation of this principle also restricted by other prevailing provisions in Indonesia, especially subject to the limited liability company.
