Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, jaminan diperlukan untuk mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khusus. Termasuk dalam jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar. Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B). Pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia seyogyanga dilakukan pemblokiran dalam B.P.K.B. yang bersangkutan. Undang-undang tidak mewajibkan dilakukannya pemblokiran. Dalam prakteknya tindakan pemblokiran jarang dilakukan. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan atau menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan berakibat timbulnya sengketa baru pada saat proses eksekusi berlangsung. Kreditur dan pihak ketiga (selaku pemilik atau kreditur baru) tidak mendapat perlindungan secara menyeluruh.

---

This thesis discuss fiduciary security encumbrance on motorized vehicle. Author employs method of normative research with descriptive research typology. Status of encumbered motorized vehicle as object of a fiduciary security is shown in the registration note in the Certificate of Ownership by the Police Department of the Republic of Indonesia. The fiduciary security holder often ignores this fiduciary security encumbrance registration process by the Police Department. What is the legal effect of this ignorance? Is there any legal protection to the debtor, creditor, and other third parties in the case that the motorized vehicle encumbrance is registered in the Fiduciary Security Registration Office, bu t not registered by the Police Department in the Certificate of Ownership? Fiduciary security encumbrance on motorized vehicle without the Police registering the encumbrance in the Certificate of Ownership provides a legal gap, to be exploited by a bad faith debtor. The bad faith debtor could transfer, sell, or re-encumber the object, which might cause a legal dispute if the fiduciary security holder confiscates the object. Creditor (the initial creditor and the subsequent creditor) and any third party are not, legally, fully protected.