Dalam rangka menjamin aksesibilitas data kepegawaian di seluruh Puskesmas Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan dan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan-kegiatan manajemen kepegawaian, Suku Dinas Kesehatan Masyarakat semenjak tahun 2005 menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di seluruh Puskesmas Kecamatan wilayah Jakarta Selatan. Pelaksanaan Simpeg di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa belum berjalan secara optimal dimana pengerjaan laporan DUK dan dislokasi pegawai masih dilakukan secara manual, hal ini mengindikasikan bahwa proses kegiatan Simpeg yang terganggu karena belum bisa memberikan informasi kepegawaian yang diinginkan. Sehubungan dengan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran sistem informasi manajemen kepegawaian di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu adanya input, proses, dan output. Dengan pendekatan sistem ini dibuat kerangka konsep dimana komponen input terdiri dari tenaga SDM yang meliputi pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, komitmen, dana, sarana, SOP/penunjang, serta data. Komponen proses terdiri dari pengumpulan data, entry data, dan update data, sedangkan komponen output dalam sistem ini adalah informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (in ? depth interview) dan data yang dikumpulkan dan dianalisa adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Simpeg.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena pengumpulan data kepegawaian sebagai data dasar sering terlambat dan tidak lengkap sehingga mempengaruhi proses entry data, laptop yang hanya terdiri dari satu buah dan selalu bergantian, serta keterbatasan petugas operator Simpeg yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kembali tugasnya. Selain itu kurangnya komitmen baik dari pihak Kepala Puskesmas dan Sudin Kesmas Jaksel dimana monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan berdampak pula kepada pelaksanaan Simpeg yang akhirnya terhenti dan belum dapat dilanjutkan hingga saat ini.
Agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dapat terus dilanjutkan maka penulis menyarankan untuk dilakukan pelatihan ulang kembali untuk pihak yang saat ini bertanggung jawab di Subbagian Kepegawaian dan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi baik dari pihak Sudin Kesmas Jaksel, Kepala Puskesmas, dan Kepala Bagian Tata Usaha yang bertindak sebagai atasan langsung petugas operator Simpeg dengan meminta laporan rutin dari pelaksanaan program Simpeg. Dalam pelaksanaan program Simpeg diperlukan komitmen mulai dari pucuk pimpinan sampai karyawan/pegawai, tanpa adanya komitmen mustahil suatu program dapat dukungan untuk dilaksanakan.
