Thesis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang. Secara lebih spesifik, thesis ini bermaksud untuk menerangkan penyebab terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Untuk itu, thesis ini mengkaji apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan praktik (de)sekuritisasi selama dua periode waktu tersebut.Thesis ini menerapkan dua metode utama dalam analisanya. Metode analisa data base dilakukan untuk membangun data kuantitatif tentang kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun metode studi kasus instrumental untuk menjelaskan data kualitatif mengenai pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi. Thesis ini dapat membuktikan bahwa defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan antara pernyataan ancaman dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah operasional yang diterapkan aparat keamanan.

---

The purpose of this thesis is to explain why security deficit occurs in the management of national security in developing countries. Specifically, this thesis portrays the causes of security deficit during armed conflict in Aceh in the period of the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law L Therefore, this thesis assessed whether (de)securitization gap is present during both time period

This thesis utilizes two methods in its analysis. Data base analysis is employed to build quantitative data conceming security problems and the performance security actors to cope those problems. Meanwhile instrumental case study is used to explain qualitative data regarding the implementation of (de)securitization approach. This thesis finds out that security deficit in Aceh during the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law I, is caused by the gap between threat speech act and the policy outcome as well as operational measures carried out by security actors.