Minat yang rendah untuk melakukan kegiatan usaha pada industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta terus meningkatnya kebutuhan akan BBM dan non-BBM di dalam negeri, membuat pemerintah merestrukturisasi sektor migas di Indonesia. UU No.22/2001 dimaksudkan untuk meliberalisasi sektor migas nasional, terutama pada industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang merupakan salah satu dari sektor hilir perminyakan di Indonesia, dengan membuka izin usaha bagi para pelaku usaha baru.
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keefektifan dari liberasasi migas terhadap kinerja industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, dimana efisiensi produksi digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja industri tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun model OLS (Ordinary Least Square) dengan memakai data ISIC 35310 tahun 1995 hingga 2005. Deregulasi yang berusaha menciptakan pasar yang lebih kompetitif ini seharusnya dapat meningkatkan kinerja industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi di Indonesia, meskipun pada kenyataannya deregulasi tersebut belum efektif meningkatkan ketertarikan para pelaku usaha baru untuk masuk ke sektor ini yang kemudian merealisasikan proyeknya. Kompetisi yang semakin tinggi akan mengakibatkan suatu industri untuk semakin efisien dalam proses produksinya, oleh karena itu diperlukan adanya insentif untuk mengurangi barriers to entry bagi para pelaku usaha baru.
