Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan terutama pada masa reformasi saat ini. Reformasi turut mendorong adanya otonomi daerah yang merupakan awal yang sangat baik bagi daerah dalam menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen kesehatan. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah sebagai salah satu strategi pembangunan kesehatan berarti membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan juga berarti lebih mendekatkan pengambilan keputusan dan kebijakan ke permasalahan yang ada di daerah sehingga pemecahan masalahnya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.
Pengambilan keputusan dan perencanaan membutuhkan dukungan informasi yang baik. Oleh sebab itu sistem informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini mengingat begitu cepatnya perkembangan di segala bidang saat ini. Hal tersebut juga terjadi pada dunia kesehatan. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat, dan menyeluruh di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitaatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion . sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terdapat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmaspuskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2007.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan oleh Puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur namun belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak hambatan / kendala dalam pelaksanaannya. Kendala / ahmbatan tersebut antara lain berasal dari petugas SIK Integrasi, peralatan, anggaran SIK, dan proses posting data SIK Integrasi itu sendiri.
Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah melakukan pelatihan kepada petugas SIK secara terus-menerus, membangun kerja sama yang lebih baik antara Dinkes DKI Jakarta dengan pihak KPTI, dan Dinkes diharapkan dapat menembah jumlah petugas yang bertanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan SIK Integrasi.
