Posyandu merupakan sarana yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat di suatu kelurahan atau desa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi Posyandu untuk diimplementasikan di setiap wilayahnya. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang mempengaruhi, seperti keterbatasan jumlah kader, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi 2008. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena melalui pendekatan ini diharapkan dapat menggali informasi secara lengkap dan mendalam tentang implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
Sasaran dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas Suka Indah, Posyandu desa Suka Murni dan Suka Karya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2008. Hasil yang didapatkan dari p enelitian implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi adalah bahwa kebijakan revitalisasi Posyandu di kabupaten Bekasi sudah diterjemahkan menjadi bentuk pedoman. Distribusi buku pedoman tersebut belum cukup optimal. SDM yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu tersebut adalah bidang Promosi Kesehatan baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, bidan desa, dan kader kesehatan. Sumber daya keuangan untuk implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu berasal dari APBN, APBS, dana sehat dari masyarakat dan CSR dari berbagai perusahaan.
Penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Bekasi sudah berjalan rutin, kegiatan-kegiatan yang ada di setiap Posyandu adalah KIA, KB, gizi, imunisasi, dan kesehatan lingkungan. Proses pembinaan kader sudah berjalan rutin. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin, insidental, dan melalui lomba Posyandu. Tingkat aktivitas tokoh masyarakat dan kader berbeda-beda di setiap daerah, hal tersebut dikarenakan faktor politik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Posyandu. Setiap Posyandu memiliki perbedaan dalam pengelolaan dana sehat, hal tersebut tergantung dari karakteristik masyarakatnya di setiap daerah. Perlu adanya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat agar meningkatnya kesadaran tentang dana sehat dan urgensi dari pelaksanaan Posyandu.
