Studi mengenai motivasi Jepang mengeluarkan Kebijakan Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit In The Antarctic (JARPA II) Tahun 2005 merupakan studi kasus mengenai peran aktor-aktor domestik dan internasional dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan lingkungan suatu negara, khususnya dalam isu whaling.
Penelitian ini berisi mengenai kajian isu whaling negara Jepang. Jepang mengadopsi kebijakan scientific whaling sebagai usaha melanjutkan kegiatan whaling mereka pasca moratorium whaling komersial yang dikeluarkan International Whaling Commission (IWC) pada 1982. Program JARPA II merupakan program scientific whaling terkini dari pemerintah Jepang, yang semakin keras ditentang oleh masyarakat internasional, baik IWC, NGO lingkungan, maupun pemerintah negara lain.
Analisis dalam tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran oleh Porter dan Brown, yang menyatakan bahwa pembentukan kebijakan lingkungan suatu negara dipengaruhi oleh sektor domestik yang diwakili pemerintah, struktur politik domestik, dan NGO lingkungan lokal, serta sektor eksternal yang diwakili oleh NGO lingkungan internasional, kelompok epistemik, dan sektor industri. Menurut Porter-Brown pula, terdapat hubungan yang saling terkait antaraktor yang disebutkan tersebut.
Hasil dari penelitian ini bahwa peran aktor elit birokrasi dominan dalam pembentukan kebijakan JARPA II. NGO lingkungan lokal Jepang cukup lemah dalam mempengaruhi kebijakan JARPA II. Sektor industri tidak mendapat keuntungan maksimal dari program JARPA II. Peran komunitas epistemik juga tidak dominan dalam pembentukan kebijakan lingkungan tersebut.
Dari temuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan whaling Jepang, peran aktor domestik sangat dominan. Struktur politik domestik mempersulit keterlibatan masyarakat melalui NGO lingkungan lokal untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Peran NGO lingkungan internasional lebih pada memberi tekanan eksternal melalui pembangunan opini publik serta tekanan kepada sektor industri mengenai kebijakan scientific whaling Jepang.
Study about Japan's motivation on making Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit In The Antarctic (JARPA II) year 2005 is a study case of domestic and international actor's role on influencing environmental policy making process, especially on whaling issue.
This research focused on Japan's whaling issue. After International Whaling Commission (IWC) adopted moratorium of commercial whaling policy on 1982, Japan adopted scientific whaling policy as an effort to continue their whaling activity. JARPA II is the latest Japan scientific whaling program that received negative responses from IWC, international environment NGO, or other country's government.
Framework of thingking that used in this research is from Porter and Brown, which says that country's environment policy making is influenced by domestic actors (government, domestic politic structure, local environment NGO) and international actors (international environment NGO, epistemic community, dan industry). There are interconnected relations between these actors.
The result from this research is that for JARPA II policy making, the role of elite bureucrat is very dominant. Local environmental NGO's inluence on JARPA II policy making is very weak. Industry sector is not having maximum profit from JARPA II. Epistemic community also does not have dominant role on JARPA II policy making.
From these results, we can conclude that for Japan policy making process on whaling issue, the role of domestic actor is very dominant. Domestic politic structure complicates community involvement through environmental NGO on environmental policy making process. International environmental NGO's role is more on giving external pressure through building public opinion and pressure on industry sector on Japan's scientific whaling policy.
