Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik tidak hanya mendukung mobilitas manusia, barang, ataupun jasa. Namun, dalam jangka panjang juga dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi harus terjangkau dari segi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada rakyat. Agar pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dikembangkan skema pemberian subsidi kepada BUMN dalam rangka penugasan pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO). PSO merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara untuk menutup selisih dari kekurangan biaya produksi suatu barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan subsidi PSO pada pelayanan KRL ekonomi Jabotabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskritif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi PSO tersebut tidak berefek positif terhadap pelayanan KRL ekonomi Jabotabek kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya nilai subsidi PSO yang diberikan, proses pemberian subsidi PSO kepada BUMN yang berbelit, hingga perilaku masyarakat yang tidak berdisiplin dalam menggunakan kereta api yang berdampak secara langsung terhadap besarnya biaya perawatan kereta api.
Availability of great transportation infrastructure encourages distribution of human, good and services. The transportation infrastructure also encourage economy growth in the long term. The government must provide a low cost transportation as a public services and maintain the high revenue. Public Service Obligation (PSO) is a method for the government to maintain revenue of BUMN and also keep the low cost services. This research try to see the influences of PSO policy in PT. KAI with qualitative approach and desciptive method. This research conclude that PSO policy has a negative effect to KRL Economy Jabodetabek services. This conclusion is a result from several factor such as the amount of PSO given fund, the complexity of PSO procedure, and the undisciplineary act of PT KAI consumer.
