Di era informasi saat ini, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara online meningkat tajam. Situs dipandang sebagai sebuah media yang dapat menyediakan informasi secara up-to-date serta dapat membantu meningkatkan publikasi bagi sebuah organisasi. Banyak situs yang ada saat ini tidak memperhatikan kriteria pembuatan situs yang baik dan benar, meskipun panduan kriteria untuk membuat situs yang baik telah beredar gratis. Keadaan seperti ini juga banyak ditemukan di situs web milik pemerintah, di mana situs web pemerintah sebenarnya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.
Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mensosialisasikan Inpres No.3 Tahun 2003 yang diantaranya berisi panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Saat ini belum diketahui dengan pasti sejauh mana penerapan rekomendasi situs web pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan rekomendasi standar situs yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada situs e-Government pemerintah daerah di Indonesia beserta peringkat terbaik situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan materi penilaian mengacu pada rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs web pemerintah daerah, yaitu propinsi dan kabupaten kota, yang dalam keadaan aktif ketika penelitian ini berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah pemeringkat an situs web pemerinta daerah untuk kategori Nasional, Propinsi dan Kota/Kabupaten. Masing-masing kategori terdapat 3 skenario pembobotan parameter. Skenario pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hasil penggunaan beberapa pembobotan parameter yang berbeda dikarenakan kurangnya studi literatur yang membahas masalah ini. Situs-situs yang mendapat peringkat pertama dalam pemeringkatan dalam penelitian ini adalah situsmilik Propinsi Jawa Tengah, Kota Bandung dan Kabupaten Gresik.
Currently, the availability of the on-line information increases significantly. Website is a media that can provide up-to-date information and also promote the organization?s publicity. But, a number of current active websites do not remark the guidelines of proper website development, though they have been publicly and freely available. The similar status is also occurred to government's websites (e-Government), whose function is to provide public services. Government, represented by Department of Communication and Informatics, has issued Inpres No. 3 Tahun 2003, containing guidelines for local government in developing proper websites. For the time being, how far the guidelines or the recommendation has been implemented is yet unknown. The objective of the research is to use the recommendation from Department of Communication and Informatics as a reference to rank the websites owned by the local government in Indonesia. And also, the research is to figure out the recommendation's level of implementation that has been done by the local government in developing the websites. The object is the websites owned by the local government, both provinces and kota/kabupaten, whose status is active during the data gathering stage. The research uses quantitative method. The research produces website's rankings categorized by National, Province, and Kota/ Kabupaten. Each category has 3 parameter's weighting scenario. The scenarios is to gather the outcomes of different weightings due to the lack of literature of this issue. The sites which ranked with highest score in this research are owned by government of Jawa Tengah Province, Kota Bandung, and Kabupaten Gresik.
