Kebijakan surveilans integrasi flu burung merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pengendalian flu burung di Indonesia. DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus sejak positif tahun 2005-Juni 2008 berjumlah 33 kasus dan CFR sebesar 84,84% saat ini berupaya merealisasikan kebijakan surveilans terintegrasi penanggulangan flu burung, dimana saat ini belum diketahuinya optimalisasi pelaksanaan kebijakan surveilans terintegrasi tersebut untuk memantau secara dini kecenderungan peningkatan kasus flu burung setiap waktu serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya, diantaranya terkait dengan sosialisasi, koordinasi, serta sumber daya yang meliputi tenaga, anggaran, dan fasilitas, serta gambaran dukungan pedoman.
Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan 9 informan. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Sudin Kesmas Jakarta Barat, Sudin Kesmas Jakarta Selatan, Sudin Kesmas Jakarta Timur, Puskesmas Kecamatan Cipayung, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur, serta BKHI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2008.
Kebijakan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta belum dapat optimal akibat kelemahan sumberdaya yang dimiliki serta proses pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor prakondisi, seperti sosialisasi, koordinasi, dan sumber daya, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal di DKI Jakarta. Dimana masyarakat serta tenaga kesehatan menjadi salah satu hambatan yang menjadikan deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta belum optimal karena sebanyak 72,7% kasus positif yang ada, layanan kesehatan pertama yang didatangi adalah klinik/dokter pribadi. Masih terdapatnya kasus flu burung pada unggas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga tidak terpantau oleh Puskesmas atau Disnak dan tidak segera ditindaklanjuti dengan surveilans ILI oleh Puskesmas. Pada pelaksanaan investigasi pengambilan sampel kontak kasus pada manusia sampai saat penelitian dilakukan masih tergantung pada litbangkes sehingga respon petugas laboratorium pada beberapa kasus lebih dari 1x24 jam. Hambatan lainnya dalam investigasi menurut hasil wawancara adalah masih adanya penolakan sebagian masyarakat yang memiliki unggas untuk menyerahkan unggasnya untuk diperiksa. Koordinasi dalam hal pertukaran informasimasih belum optimal karena feedback data flu burung pada unggas ataupun manusia yang belum disampaikan secara konsisten dan rutin antara Dinas Kesehatan dan Peternakan.
Secara umum sosialisasi telah dilakukan kepada petugas kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan dan Peternakan namun untuk pelayanan kesehatan swasta sosialisasi yang dilakukan belum merata salah satunya karena banyaknya unit pelayanan kesehatan swasta di DKI Jakarta. Latar belakang pendidikan petugas peternakan yang heterogen menjadikan sosialisasi kepada petugas masih perlu ditingkatkan serta petugas PDSR yang kurang mrencukupi menyebabkan surveilans pada unggas yang dilakukan pada suatu tempat akan berulang dalam jangka waktu lama. Adanya dukungan kebijakan tidak disertai dengan kelonggaran serta ketepatan pencairan dana khususnya yang bersumber dari APBD. Distribusi buku pedoman yang diterbitkan atas kesepakatan Depkes dengan Deptan, hanya dimiliki oleh jajaran Dinas Kesehatan sedangkan kendaraan operasional untuk kegiatan surveilans flu burung di tingkat Sudin Kesmas baru ada tahun 2008 berupa motor sedangkan unit lainnya kendaraan yang ada tidak khusus untuk surveilans tapi untuk operasional kantor.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan surveilans integrasi flu burung ini secara konsep sangat baik, namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum mampu membentuk jejaring yang kuat, khususnya keterlibatan peran serta masyarakat maupun swasta, sehingga kasus flu burung selama ini belum terpantau dengan baik. Oleh karena itu pengembangan surveilans berbasis masyarakat diantaranya melalui RW Siaga sangat diperlukan guna meningkatkan kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung.
