Kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN RI berupa Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 100 Tahun 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN ternyata belum dapat mengurangi jumlah PTPN yang bermasalah dalam hal aspek keuangannya. Pada tahun 2005, atau tiga tahun setelah kebijakan tersebut diterbitkan, masih tampak sejumlah PTPN yang berada pada kondisi merugi. Padahal seharusnya paket kebijakan ini dapat berperan sebagai institusi yang memacu kinerja keuangan BUMN sekaligus mendorong implementasi pengelolaan perusahaan negara yang benar. Akan tetapi masih ada harapan melihat bahwa masih ada PTPN mampu berkembang bahkan bersaing dengan swasta. Oleh karena itu berbagai kendala internal maupun eksternal yang masih menghambat perkembangan sejumlah PTPN perlu dicari penyebab dan solusinya. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG) merupakan kunci utama untuk memaksimalkan nilai BUMN pada umumnya dan PTPN pada khususnya sehingga PTPN pun mampu bersaing dengan perusahaan perkebunan swasta.