Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level.