Tesis ini membahas tentang upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka regional, yaitu Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dengan latar belakang bahwa kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di WPPRI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana metode akan menjelaskan permasalahan yang dianalisis melalui penjelasan hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel independent dan dependent melalui pengajuan hipotesis. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengapa praktik penangkapan ikan ilegal masih terjadi dan bahkan meningkat di contoh kasus WPPRI, pada saat RPOA-IUU Fishing diberlakukan, yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah RPOA-IUU Fishing belum dapat menjadi sebuah rejim perikanan yang kuat karena belum memasukkan variabel penyelesaian sengketa (settlement dispute) di dalam kesepakatannya. Apabila ada sengketa yang terjadi berhubungan dengan praktik penangkapan ikan ilegal (contohnya, tertangkapnya kapal penangkap ikan asing di suatu wilayah negara pantai), maka penyelesaian sengketa tersebut masih berada dalam kerangka hukum laut internasional atau hukum nasional negara pantai. RPOA-IUU Fishing juga belum dapat menjadi sebuah rejim yang kuat karena dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara masih menyimpan potensi konflik mendasar, yaitu masalah delimitasi batas maritim. Sampai saat ini, beberapa negara masih mempersoalkan batas-batas negaranya yang bersinggungan dengan negara lain. Delimitasi batas maritim penting adanya mengingat batas negara sangat diperlukan dalam penetapan batas-batas perikanan suatu negara yang berkaitan dengan sumber daya perikanan yang terkandung di dalam wilayah laut tersebut. Upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal juga menemui kendalanya karena beberapa negara anggota RPOA-IUU Fishing sampai sekarang masih belum meratifikasi beberapa key instruments, seperti UNCLOS dan UN Fish Stock Agreement. Dengan belum diratifikasinya key instruments seperti diatas, maka perilaku negara-negara belum dapat diatur oleh ketetuan-ketentuan internasional.
Hasil penelitian merekomendasikan bahwa rejim RPOA-IUU Fishing perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (settlement dispute) dalam kesepakatannya, karena karakteristik praktik penangkapan ikan ilegal menyimpan potensi konflik yang memerlukan sebuah konsep penyelesaian sengketa. Delimitasi batas maritime negara juga harus diselesaikan antar negara-negara yang belum menemukan kesepakatan karena mempengaruhi hak atas sumber daya perikanan yang terkandung dalam suatu perairan tersebut. Rekomendasi lain yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepatutnya meratifikasi international key instruments yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, dimana dengan ratifikasi tersebut maka negara secara sadar berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal.
The focus of this study is the efforts on combating illegal fishing through the regional cooperation, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. This research shall study one case which is happen in the Fisheries Management Area of Republic of Indonesia. This research will be an desctiptive-analitical research, which is using an explanation how the problem analized through independet and dependent variable with hyphotesys. This research would explain why illegal fishing still happen and even higher in Indonesian fishing area, when RPOA implemented.
The researcher found out that RPOA hasn`t be a strong fisheries regime yet because there was one variable that hasn`t accommodated yet by RPOA, which is settlement dispute variable. If there was a fisheries dispute, countries will solve these problems by using their own regulations or by using international regulation instruments. The other cause RPOA still hasn`t be a strong fisheries regime because countries over Southeast Asia still kep the potential conflict, which is the delimitation of maritime border. Delimitation of maritime border become important in order to get a border of country. The efforts of combating illegal fishing is also met difficulty when countries, nowadays, still hasn`t ratified the international key instruments.
The researcher suggest that RPOA as a fishries rezime should arrange concept of settlement dispute. Concept of settlement dispute become an important variable because the characteristic of illegal fishing itself kept an potensisl conflict. Other suggestion is the delimitation of border in the Southeast Asia and countries over Southeast Asia should ratified the international key instruments, that has been organized in international arrangements. By ratifying those insternational key instruments, countries show their commitment in efforts to combating illegal fishing in the region.
