Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi Informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi Informasinya, dengan meningkatnya peran teknologi Informasi maka investasi di bidang teknologi Informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi Informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik, Tulisan ini akan merancang suatu tata kelola teknologi Informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi Informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI fokus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektive dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi.

---

Implement a good public governance and acceleraty IT application at government institution are enable the government institution to increase IT functionality, develop IT role can lead to increase investment in IT and can lead to complexity in IT management. Therefore, it is needed to develop of IT governance that fits need for each organization. Bappenas organization as the government planning institution needs to have an IS/IT a good governance. So that the IT Investment is able to work properly. This study will construct an IT governance for Bappenas by using combination of Peterson model, Weill and Ross model, ITGI Focus area model, AS 8015 model and control objective from COBIT. From all models above, it can be seen how extend maturity level of IT governance at Bappenas. In which, it can be define the solution.