Tesis ini membahas mengenai indikasi crowding out effect yang terjadi dalam penentuan anggaran daerah dan public choice yang melibatkan beberapa partai politik besar dalam penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan publik kepada Pemda, juga memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung jawab Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuat pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daerah membuat pemerintah daerah harus lebih hati - hati dalam membuat prioritas kebijakan dan hal tersebut memunculkan indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangi ketersediaan anggaran untuk sektor yang lain. Sistem demokrasi yang dianut negara kita mewakilkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat kepada DPR dan DPRD untuk tingkat daerah. Penelitian ini melakukan analisis pada level kab/kota sebagai sentral pelaksanaan desentralisasi memalui otonomi daerah dengan observasi sebanyak 337 kab/kota dari periode 2001-2005. Metode yang digunakan adalah data panel dengan random effect yang diolah dengan Software Stata 10.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam model jangka pendek yang digunakan dalam tesis ini memang terjadi crowding out. Kondisi kedua adalah bahwa ternyata partai yang pro pendidikan adalah Golkar, Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil selanjutnya juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak dibanding daerah non Jawa, kemudian daerah yang memiliki kekayaan alam (migas) juga mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tinggi disbanding daerah tanpa migas.

---

The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001’s decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized System in the world to one of the most decentralized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decentralization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government Services. Using panel of districts-level data for the period 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that increased local govemment education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and Services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadilan,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well.