Tesis ini membahas mengenai analisis kondisi knowledge management di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi menurut pendekatan 5 enabler Nonaka, kondisi yang seharusnya dimiliki organisasi yang memenuhi persyaratan penerapan knowledge management dan untuk mengetahui strategi organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kondisi organisasi yang mendukung penerapan knowledge management. Penerapan knowledge management di dalam organisasi merupakan suatu proses mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan pengetahuan bagi organisasi. Dengan demikian organisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena berusaha mengungkapkan dan menjelaskan adanya gejala, fakta dan kejadian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Setjen Mahkamah Konstitusi memenuhi persyaratan diterapkannya Knowledge Management, yaitu intention, autonomy, fluctuation and creative chaos, redundancy dan requisite variety. Motivasi organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan manajemen pengetahuan, yaitu: knowledge centric driver, personal driver, structure based organization driver, dan techonology driver. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerapan knowledge management adalah budaya sharing knowledge, organisasi/infrastruktur IT yang mendukung, proses pengelolaan pengetahuan yang efektif dan efisien, serta adanya pengukuran keberhasilan yang jelas. Sedangkan organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki hirarki rendah, intensitas administrasi cukup serta formalisasi, kompleksitas dan sentralitas organisasi yang tinggi. Untuk itu strategi yang dapat digunakan oleh organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan knowledge management adalah strategi pembelajaran organisasi dengan pendekatan spiral SECI dari Nonaka.

---

The research based-paper discuses about the analysis of knowledge management at Secretariat General of the Constitutional Court of Indonesia. It is aimed to find out the condition of the organization through the 5 enabler Ba Nonaka, a set of condition the organization should have to implement the knowledge management. Knowledge management is a set of processes, practices, and management philosophies that exist to collect, process, store, and make available the organizational knowledge that enables government agencies to be more proficient and competitive in the delivery of public services. The research is qualitative with descriptive design. The qualitative design is to explore and explained the reality descriptively. The result shows that the secretariat general of the Constitutional Court has fulfilled the prerequisites to implement knowledge management, namely intention, autonomy, fluctuation, and creative chaos, redundancy, and requisite variety. The motivations of the organization in implementing knowledge management are knowledge centric driver, personal driver, structure based organization driver, and technology driver. The success defining factors of the implementation are sharing knowledge custom, the infrastructure of information technology, the effective and efficient process of knowledge management, and exact measurement of success. The organization is said to have low hierarchy, medium administration intensity, and high in complexity, formalization, and centralization of the organization. Therefore, the strategy to be applied for the organization in order to implement the knowledge management is the spiral SECI and Nonaka approach.