Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 belum sepenuhnya memberi penguatan terhadap demokrasi di tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh kewenangan DPRD di dalam menentukan kepala daerah pada akhirnya justru melahirkan praktek money politics dan konflik internal di dalam partai politik. Selain itu, DPRD sebagai lembaga yang mewakili saluran politik justru kurang responsif terhadap aspirasi rakyat dan cenderung memperhatikan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Perubahan pemilihan kepala daerah dari tidak langsung (yakni dipilih oleh DPRD) menjadi langsung dipilih oleh rakyat merupakan kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia terutama dalam memperkuat demokrasi lokal. Dengan perubahan ini diharapkan mampu mengurangi arogansi legislatif yang selama ini terjadi di berbagai daerah-daerah serta memperkuat institusi lokal di dalam mengelola kedaulatan rakyat khususnya di dalam menentukan masa depan daerahnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman Kota Depok dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca reformasi, baik yang diselenggarakan melalui perwakilan maupun secara langsung. Dari kedua pengalaman tersebut terlihat bahwa proses penguatan demokrasi belum memberi kekuasaan kepada rakyat dan cenderung banyak mengalami hambatan terutama oleh prilaku elit politik yang belum memperlihatkan perubahan secara signifikan, dimana rakyat belum dilibatkan secara penuh di dalam proses sirkulasi kekuasaan. Dari latar belakang tersebut di atas, akan dijawab beberapa pertanyaan penelitian seputar, pertama, bagaimana proses penguatan demokrasi berlangsung di Kota Depok di dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca reformasi, kedua, bagaimana peran DPRD, KPUD dan partai-partai politik maupun aktivis LSM dalam proses pemilihan kepala daerah baik melalui perwakilan maupun secara langsung dan ketiga, bagaimana strategi dan konsolidasi partai-partai dalam pemilihan kepala daerah baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Dengan menggunakan konsep demokrasi, teori elit, partsipasi politik, teori konflik,dan konsep civil society diharapkan penulis mampu melihat implikasi teori tersebut. Proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 responden dan mengumpulkan serta menganalisa dokumen-dokumen yang bersumber dan berbagai buku, jurnal ilmiah, koran maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai proses penguatan demokrasi di Kota Depok. Hasil penelitian dari tesis ini memperlihatkan implikasi teori yang menunjukkan bahwa teori J.Schumpeter mengenai proses demokrasi terbukti dapat memberi sumbangan pada kasus pemilihan kepala daerah Kota Depok dimana proses penguatan demokrasi muncul oleh hadirnya tatanan kelembagaan/ institusi demokrasi yang merupakan alat perjuangan kompetitif bagi setiap individu untuk sampai pada keputusan politik. Hasil penelitian juga membuktikan teori Samuel Huntington bahwa partipasi politik yang ditunjukkan oleh setiap warga, kelompok, maupun institusi, dapat mempengaruhi seleksi pemilihan. Hal ini dapat terlihat melalui peran DPRD, KPUD, Pemda maupun LSM di dalam proses pemilihan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tidak semua implikasi teori ini bisa dibuktikan. Dalam beberapa kasus menjawab pertanyaaan penelitian terbukti peran DPRD, partai-partai politik, pemerintah daerah maupun warga memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi seleksi pemilihan pejabat walikota masih diwarnai oleh aksi-aksi money politics. Hal ini semakin membuktikan bahwa di dalam demokrasi lokal uang masih sangat berperan. Tindakan aktor maupun prilaku elit masih didominasi oleh konflik kepentingan sehingga membuat konstituen merasa kurang percaya diri terhadap partai, lembaga yang seharusnya bisa menjadi saluran politik warga. Dengan demikian asumsi Huntington mengenai konsep partisipasi belum bisa menjelaskan kegiatan money politics ini Sedangkan untuk menjawab pertanyaan strategi dan konsolidasi partai-partai politik di dalam menjaring calon kepala daerah, nampaknya teori tersebut tidak memadai untuk menjelaskan model koalisi yang dibangun oleh partai-partai dalam menjaring calon kepala daerah. Di dalam temuan ini kekuatan figur masih menjadi model yang dominan. Rekomendasi dan hasil penelitian adalah adanya penelitian sejenis yang memfokuskan tema pada strategi dan konsolidasi partai-partai di dalam pemilihan kepala daerah yang dapat menjelaskan model koalisi partai-partai di Kota Depok. Selain itu hendaknya setiap lembaga maupun institusi berupaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan politik masyarakat guna melancarkan proses demokrasi di tingkat lokal.

---

The implementation of local election as governed by the Law No. 22 Year 1999 has not completely conveyed strengthening toward democratic at local level. This is due to the fact that DPRD?s authority to elect Head of Local Goverment has created money politics practices and internal political party conflics. In addition to that, DPRD as a political representatives is not properly responsive to public aspiration and tend to give more attention to its own interest. The alteration in local election system, from indirect election (election by DPRD) to direct election (by the people) become incredibly enhancement for Indonesian people, particularly in strengthening local democracy. This sort of refom is expected to enable decrease DPRD?s arogancy which for quite long time occured in many areas. This also meant to strengthening local institutions in managing people souvereignty , particularly to determine its future. This research is based on Depok local election experience after reformation, either election which undertaken by DPRD or direct election by the people. Those two different local elections have demostrated that strengthening of democratic process has not given power to the people and tend to confront with many obstacles, mainly by elite of politics. From the abovementioned background, arising several questions. Firstly, how strengthening of democracy in the form of local election is undertaken in Depok? Secondly, what is the role of DPRD, KPUD and political parties as well as non goverment organizations during the process of local election ? Thirdly, what is the strategy and consolidation of political parties in local election, either indirect or direct. By exercising concept of democracy, elite theory, political participation, conflict theory, and concept of civil society, the writer could reach understanding of implication of those theories. The research process conducted by qualitative method through primary data finding method. This appplied by means of indept interview toward 13 respondents and by compiling as well as analysing documents from various books, scientific journal, newspapers, and other important documents. This method is carried out as a strategy to attain complete and full description on stregthening local democratic in Depok. The research findings shows implication of Schumpeter?s Theory that democratic process is obviously could convey contribution in Depok election case where democratic institutional exist as strugle mean of individual to gain political decision. Additionally, the research findings has also prove Samual Huntington?s theory that political participation of people, group, or institution influence elections. This could be observed from the role of DPRD, KPUD, local goverment, as well as non goverment organization in the process of election. The research has also demonstred that for some cases, not all theory implications are proven. The elections process was, in fact, affected by money politics. The conduct of political actor and elite is dominated by interest conflict. This in turn will affect people trust toward political parties, an institution that should be treated as political cannel of the people. Hence, Huntington?s theory on participation concept cannot describe money politics practices in local elections. With regard to the question on strategy and consolidation of political parties in attaining head of local goverment candidates, those particular theories are not properly describe coalition model which developed by political parties. The figure strengt is still the main factor. In the recomendation, this research would propossed another similar research which more focus on strategy and consolidation of political parties in the local election which can explain coalition model of political parties in Depok. Apart from that, it is recommended that every institution should try hard to improve public political empowerment to strengthening local democratic process.