ABSTRAKPenelitian ini mengambil topik tentang perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Garut. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang turut berperan dalam memberdayakan masyarakat terutama usaha mikro. Dalam perkembangannya, meskipun pada tahun 2005 tercatat ada kenaikan, jumlah BMT pada tahun 2006 justru mengalami penurunan. Di samping itu, banyak BMT yang berubah menjadi koperasi BMT. Hal ini menjadi permasalahan karena persoalan yang menimpanya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga pada perkembangan kegiatan usahan mikro yang ada di Kabupaten Garut. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan BMT berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan Pasar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Pasar serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kualitas SDM BMT di Kabupaten Garut. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk pengambilan informan/sampel digunakan purpossive sampling dan pengambilan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Pasar dari misi peningkatan kualitas SDM belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga factor sebagai berikut: pertama, tidak adanya materi yang baru tentang pengelolaan BMT dalam pelaksanaan Pelatihan AMT; kedua, pertemuan rutin bulanan yang juga memuat aktivitas penting berupa Pelatihan Penilaian Kesehatan BMT, selain tidak diikuti oleh semua perwakilan BMT juga hanya dilaksanakan satu hari saja; dan ketiga, penyusunan buku pedoman ekonomi syariah tidak difokuskan pada manajemen keuangan/perbankan dan buku tersebut pun tidak dapat diperbanyak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam meningkatkan kualitas SDM BMT adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pelaksananya baik dari aspek pemahaman menejerial maupun moral/mental, lemahnya kepemimpinan, budaya organisasi yang berkembang tidak kondusif, kurangnya kemampuan keuangan, dan ketiadaan dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Sedangkan faktor pendukungnya adalah eksistensi usaha mikro dan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang BMT bagi aparat dinas. Kedua, menerapkan sistem punishment and reward secara tegas dan tepat. Ketiga, perlunya pengangkatan pimpinan organisasi dengan memperhatikan kriteria baik dari aspek manajerial dan moral/mental serta diadakan uji kelayakan oleh public. Keempat, memberikan perhatian dengan menambah anggaran untuk BMT. Kelima, merubah pandangan pada usaha mikro, dan memberikan advokasi pada pengelola BMT.

---

ABSTRACTThis research is about the development of BMT in Kabupaten (District) Garut. The BMT is a syariah micro finance institution which plays significant role in society's empowerment particularly the micro enterprises. In its development, although there was a considerable increase in 2005, the amount of BMT decreased in 2006. Moreover, many of BMT have been converted to become Koperasi BMT (Cooperation BMT) which is considered to be a problem because it will affect at least two aspects: society?s welfare and the development of micro enterprises? activities in Kabupaten Garut. In this matter, Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut (Cooperation and Market Agency of Garut District) is responsible for the implementation BMT affair based on Perda (Regional Regulation) No. 8 of 2004 on the forging of line agency organization.This research is particularly aimed at describing and analyzing the implementation of tasks and functions of Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut as well as factors which impede and bolster the process of improving the quality of human resources of BMT in Garut District. In this research, the object is Dinas Koperasi and Pasar Kabupaten Garut. This research applies qualitative approach with descriptive research type. Purposive sampling technique is also used to select the informants, while data gathering is carried out through observation, interview, and documentation.This research shows that the implementation of the tasks and functions of Dinas KP Kabupaten Garut is not maximal. This can be seen from four aspects as follows: first, there is no up to date material about BMT management disseminated in the AMT Training; second, monthly routine meeting which also entails important training about the assessment on BMT health, besides never been attended by all BMT representative, it is also executed in only one day meeting; and third, the compiling of guidance book on ekonomi syariah is not focusing on finance management/banking. In addition, this book cannot be copied. Several factors that impede the effectiveness of the implementation of Dinas? task and functions are implementers inability both in managerial aspect as well as in moral/mental, lack of leadership competence, organization culture incondusive, finance inability, and so there was lack support from local government (the executive), while the existence of many micro enterprises and Perda are two factors that bolster the implementation of the tasks and functions.Based on the above findings, author suggests several aspects as follows. First the improvement of knowledge and understanding of Dinas officials about BMT is essential to be done. Second, rewards and punishments system must be applied firmly and appropriately. Third, recruitment process for appointing organization leader must consider objective criteria such as managerial ability and high morale standard, as well as including public appraisal in the process. Fourth, more financial support for BMT. Fifth, more advocacy for BMT officials and Sixth, changing current negative reputation of micro enterprises? toward a more positive one.