Fokus dari penelitian ini adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja di Departemen Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan kebijakan itu sendiri baik mengenai proses perencanaan dan penganggaran, hubungan antar kelembagaannya sampai dengan pengukuran dan evaluasi kinerja serta membandingkan dengan praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan di beberapa negara.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya perubahan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi di antara Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
The Focus of this research is to discuss and analyze the policy implementation of the Work Plan and Budget Line Ministries / Agencies arrangement through the performance based budgeting approach at The Ministry of Finance. The Coverage of analysis include the authorities in the planning and budgeting function as it is mandated in Law number 17 year 2003 about The National Finance and law number 25 year 2004 about National Development Planning System, the implementation of this policy in terms of planning and budgeting process, the relationship among institutions and performance measurement and evaluation, also comparison with the best practices implemented in some countries.
This research is a qualitative which used descriptive design. The data was obtained from extended interview. The findings of this research suggest the importance of changes in some laws related to planning and budgeting function, improvement of human resources and the improvement of coordination between Ministry of Finance and National Development Planning Agency.
