Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan.

---

This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition.