Lahirnya partai-partai politik lokal di Aceh merupakan realisasi dari salah satu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceh, berikut menandai terbukanya peluang politik yang lebih besar untuk perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi afirmasi yang diamanahkan oleh aturan perundangan politik di tingkat nasional maupun lokal di introduksi ke dalam platform, AD/ART dan program kerja parlok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tingkat lokal (UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam mengintroduksi strategi afirmasi dalam platform, AD/ART, dan program kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk politik bergaya maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemilu, tidak tegaknya hukum, dan lain-lain.

---

The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian Government and GAM (Freedom for Aceh Movement) signed on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 38 other nation’s parties in the Legislative Election of 2009 opens a new chapter in the political history of Aceh, which aiso gives ways to more opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at giving illustration on the opportunities and challenges faced by female politicians in order to improve their role and representativeness in local parties and the legislation.

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as designated by political acts in both national and local levels has been incorporated into the platform, AD/ART (constitution and bylaws) and work programs of local parties, and how women respond to political opportunities as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of biiis in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of women and how electoral systems affect the elections of women will also be discussed. This paper implements qualitative approach ffom the perspective of women using observation and in-depth interviews for data gathering.

The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly making efforts to improve the representativeness of women in local political parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (1) local parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies in their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from local parties to their female politicians to promote them to the legislation; (4) female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine political style, discrimination, electoral fraud, violation of laws, and more.