Penelitian ini dilakukan karena adanya tindak pidana pencurian yang berulangkali di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar bagi pegawai Departemen Hukum dan HAM. Bahkan telah terjadi percobaan perkosaan terhadap salah seorang peserta pendidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki manajemen sekuriti yang masih buruk dan rentan terhadap tindak kejahatan. Kondisi tersebut didukung dengan kondisi dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan sekuriti (pengamanan). Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen sekuriti saat ini, serta yang tepat untuk diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan manajemen sekuriti saat ini serta mengetahui faktor yang menghambat dan manajemen sekuriti yang tepat untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditinjau dari aspek kebijakan sekuriti, personil, dan pengukuran sekuriti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajerial, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 (lima) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sekuriti yang efektif (Effective Security) dari Butterworths dan 16 (enam belas) teknik pengurangan kesempatan milik Ronald V. Clarke. Serta dikombinasikan dengan analisa SWOT (Strenght, Weekness, Opporlunfry, Threath) untuk menemukan manajemen sekuriti ideal bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah manajemen sekuriti yang diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mandiri dan cenderung bersifat kuratif, belum memiliki kebijakan sekuriti, dengan personil di luar organisasi, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sekuriti yang belum maksimal. Manajemen sekuriti yang sesuai untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah manajemen sekuriti mandiri dan mendayagunakan peran komunitas melalui tanggung jawab bersama terhadap keamanan lingkungan (mengarah pada corporate social responsibility atau CSR). Untuk menjalankan manajemen sekuriti mandiri dan optimalisasi peran komunitas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM perlu memiliki kebijakan pengamanan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kewenangan yang mandiri, serta melakukan peningkatan pengawasan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan dan peningkatan kedisiplinan seluruh komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
This research is conducted because Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, a place where the employees of the Department of Law and Human Rights get through the teaching-leaming process, has many times faced crimes, especially stealing. Even a rape also almost happened in this agency. These problems show that Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has a lack of security management that easily leads to crimes. The cause of such condition is Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has not had a certain policy related to security. Therefore, the researcher is interested in figuring out the method of the security management applied today and finding the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights. The aim of this research is to describe the application of security management today, to know factors that block the application, and to find the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, on the basis of several aspects, namely a security policy, personnel, and security assessment. This research is qualitative with a managerial approach. Data is collected through interviews with five informants and from a field observation and related documents. Theories used in this research are a theory of effective security management by Butterworths and 16 techniques of opportunity elimination by Ronald V. Clarke, combined with an analysis of SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) in order to find the ideal security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights. This research ends with a conclusion that the security management applied in Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is not independent and tends to be curative. Moreover, the agency does not have a security policy, with personnel outside the organization. In addition, the use and the management of security resource is not maximum. Then, the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is the one which is independent and enable to empower a society’s role by giving responsibility for an environment security (directs to Corporate Social Responsibility or CSR). In order to obtain the independent security management and to maximize the society’s role, Human Resources Development Agency of Law and Human Rights needs to have the security policy in line with the organization’s goals and an independent authority, also to improve supervision through betterment of quality and quantity of security officers and discipline improvement of the whole community Human Resources Development Agency of Law and Human Rights.
