Program Pengalihan Hutang untuk Kegiatan Konservasi atau Debt-for-Nature Swap (DNS) adalah salah satu mekanisme konversi hutang negara-negara berkembang yang dapat menjadi salah satu sumber utama pendanaan lingkungan hidup. Tahun 2008 nilai hutang pemerintah Indonesia Rp 1.548 triliun dan rasio terhadap Pendapatan Domestik Bruto sudah mencapai 30 persen. Tahun 2006, pemerintah Republik Federal Jerman dan pemerintah Indonesia menyepakati program DNS III senilai EUR 12,5 juta (Rp 125 miliar) yang akan dilaksanakan selama lima tahun, untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Hasil analisis sensitivitas dengan AHP menunjukkan bahwa aspek transparansi merupakan isu kebijakan yang memiliki sensitivitas tertinggi sehingga menjadi faktor utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi. DNS III. Isu-isu dan masalah kebijakan yang penting berikutnya berturut-turut adalah aspek teknis UMK, kebijakan anggaran dan hutang luar negeri, komitmen negara kreditor, dan kelembagaan. Isu Tranparansi dapat mempengaruhi kinerja program lebih dari 50 persen. Metode analisis kebijakan dan AHP menyimpulkan bahwa untuk mengoptimasikan program DNS III, maka prioritas perbaikan dari para pengambil kebijakan, harus dilakukan dari isu dan masalah yang memiliki tingkat sensitivitas tertinggi termasuk isu tentang partisipasi publik, publikasi dan akses kepada informasi.
The debt-for-nature swap (DNS) is one of the debt conversiori mechanisms that could become a major environmental fiinding sources in the future. Indonesia is one ofthe most debtor country with total Rpl.548 billion debt in 2008 or reached over 30 percent to its Gross Domestic Product (GDP) on the same year. Finally, in 2006 Indonesia and Federal Republic of Germany agreed to implement DNS DI five years project’s tema for EUR12.5 miilion debt conversion. Using AHP’s analysis of sensitivity, the result ot this research shows the main issue that get most attention from stakcholders from highest to lowest is Transparancy, Technically Problem of MSE, Budgeting and Extemal Debt Policy, Creditor’s Commitment, and Institution. Tranparancy could influence more than 50 percent to the program performance. Both policy analysis and AHP method indicates that to optimize program performance, policy makers need prioritizing activities from the high sensitivity issue includes public participation, publication, and access to program report.
