lsi tesis ini adalah tentang penyelenggaraan kemanan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian mencakup sistem pengamanan yang diterapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta efektifitas dari sistem keamanan yang diterapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kegiatan pengamanan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terletak di Jl Veteran No. 11 Jakarta Pusat yang kemudian memberikan koreksi dan masukan terhadap sistem pengamanan yang dipakai selama ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuatitatif dan pengumpulan data dilakukan melalaui pengamatan, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian dianalisa menggunakan fungsi-fungsi manajerial yakni planning, organising, actuating dan controlling, Pertaman, Planning. Hasil penelitian memperlihatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki perencanaan untuk divisi pengamanan, karena petugas pengamanan diambil dari pegawai rumah tangga. Kedua, Organising. Bagian pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan berada di bawah subbagian rumah tangga, namun tidak ada pembagian tugas dan kewajiban satuan pengamanan, dimana hanya didasarkan pada pola kebiasaan. Ketiga, Actuating. Ditjen Pemasyarakatan belum memakai Sistem Manajemen Pengamanan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen maupun Protap Strategi Pencegahan Gangguan dan keamanan Departemen Hukum dan HAM. Keempat, Controlling. Pengawasan kinerja satuan pengamanan belum terlaksana dengan baik, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam mengontrol keamanan kantor, serta belum adanya pengawasaan dengan melakukan pengecekan laporan buku jurnal kegiatan pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Dari empat aspek yang dilakukan penilaian yaitu masalah penjagaan. pengawalan dan penanganan perkara ternyata pelaksanaan keamanan yang dilakukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih jauh dari efeketif untuk melakukan sebuah sistem keamanan yang mampu memberikan jaminan keamanan yang layak.