Keberadaan kegiatan usaha dan lembaga berbasis syariah di Indonesia sejak tahun 1991 tidak serta merta diikuti dengan peraturan-peraturan yang mendukungnya, terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu dari lembaga berbasis syariah tersebut tidak luput dari permasalahan tersebut. BPRS adalah termasuk lembaga yang diatur oleh Undang-undang Perbankan Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia termasuk di dalamnya mengenai pembukuan dan pelaporan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BPRS mengacu kepada pedoman akuntansi perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 1992, yang kemudian diperbarui dengan PAPI 2001. Baru pada tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Banyak permasalahan yang timbul sehubungan dengan digunakannya PAPI sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2003. Hal ini dikarenakan karena karakteristik transaksi pada BPRS yang memang sangat berbeda dengan perbankan kenvensional, dan dalam PAPI hanya diatur mengenai transaksi-transaksi bank konvensional Keberadaan PAPSI seharusnya banyak membantu BPRS di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya Tetapi hal ini tergantung kepada tingkat kepatuhan BPRS terhadap ketentuan dalam PAPSI, seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2005. Meskipun demikian bukan berarti PAPSI tidak memiliki kekurangun. Komponen laporan keuangan yang diatur dalam PAPSI lebih menekankan pada aspek kinerja BPRS, dan kurang memperhatikan laporan keuangan mengenai kesesuaian dengan syariah dan laporan komitmen sosial yang berkaitan dangan Laporan Sosial Ekonomi dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.