Disertasi ini membahas dinamika hubungan-hubungan sosial yang terjalin antara polisi dan masyarakat dalam proses pertukaran sosial, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian resor Depok. Lebih khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungan polisi dan masyarakat tersebut memberi penjelasan terhadap proses kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan, dan relasi kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis yang bersifat deskriptif, sebagai upaya peneliti dalam mengembangkan jenis teori berdasarkan data empirik di lapangan. Masalah-masalah yang muncul dari tindakan para polisi yang bertugas di bagian terdepan (para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara menjelaskan refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi dengan masyarakat yang terdiri dari pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum, dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yang melibatkan peran polisi dan mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan proses pertukaran sosial berupa interaksi timbal balik di antara para pelaku yang menjalankan peran masing-masing sesuai dengan corak hubungan serta struktur kekuasaan yang ada di tempat kerja atau di lapangan.
Temuan dari penelitian ini memberi penjelasan bahwa semakin besar peluang seorang pelaku untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar pula kekuasaan pelaku tersebut, sehingga peluang pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut ditandai oleh adanya para pelaku yang berinteraksi satu sama lain sekaligus menjalankan strategi kekuasaan dengan cara mensiasati hukum, aturan, dan kebijakan yang secara terus-menerus diinterpretasi, diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melegalkan pertukaran di antara mereka.
Kesimpulan penelitian ini menyarankan kepada para pelaku di kepolisian agar memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang bukan sekedar slogan, tetapi dengan menyadari bahwa penekanan yang lebih kongkrit dari tindakan mereka adalah terletak pada bagaimana mereka mengatur pengelolaan uang pajak yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya.
This dissertation discusses on dynamic social relations between police officer and the public in the process of social exchange, primarily in providing public service and law enforcement activity at Depok Police Administrative District. Simply put, this research is about how the reality of the relation between police officer and the public gives explanation to the process of policy-making by the street-level bureaucracy, and also how it could point out the power relation among parties involved. This research is a qualitative one and its analysis design is descriptive, as an effort of researcher to develop theory based on empirical data in the field. Some others issues arise as effects of police action by the police officer that placed in front of public (policy-implementer and policy-maker in the field, as focus), studied in this dissertation by explaining the reflection of their action in law enforcement and providing service to the public that is interaction with the public, such as police?s service users, reporters, street users, and law breakers, in which this relation is in the context of policy and power that become wrapped around the role of police officers an their partnership from other department or sourced from the public.
The results of this research indicates the public service is a process of social exchange like reciprocal interaction among parties involved in rules performing according to the types of relation and the structures of power occurred in the workplace or in the field. This research findings shows that the more opportunity to bribe the more powerful the persons or the actors, and this opportunity is directly related to policy-making process and power structure. This can be found the actors or performers interacts one another and showing their power strategy to manipulate law, rules, and policy which is continuously interpreted, adapted, and disseminated in daily live to legalize exchange between them.
This research recommends to any actors in the police department to focus on improving service quality and law enforcement that is not just enough slogans, but realizing that concrete stressing of their actions is how to manage tax income paid by the public to the government carefully.
